Jakarta, 20/7 (SIGAP) - Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se-Sumbar membuat peta wilayah berpotensi bencana, mengingat daerah ini rawan gempa dan tsunami.

“Peta itu akan menjadi acuan dalam menentukan wilayah yang menjadi sasaran berbagai upaya penanggulangan bencana, khususnya gempa dan tsunami,” kata Koordinator JJSB Indonesia, John Nedy Kambang, di Padang, Sabtu (17/7) kepada Media Indonesia.

Menurut Nedy, peta ini sebagai tindak lanjut di tingkat daerah terhadap peta gempa Indonesia terbaru yang telah dipresentasikan tim nasional peta gempa Indonesia yang beranggotakan sembilan pakar gempa seluruh Indonesia (Tim 9).

Sebelumnya, peta percepatan terjadinya gempa Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) Map yang diketuai Prof. Masyhur Irsyam (ITB) telah dipaparkan di Binagraha, yang difasilitasi oleh Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arif, Jumat (16/7).

Seperti diketahui, Sumbar termasuk daerah yang rawan gempa dan tsunami, karenannya suatu keniscayaan bila pemerintah daerah menindaklanjuti peta nasional itu. Karena itu, perlu langkah cepat Pemprov Sumbar dan pihak terkait untuk menindaklanjutinya dengan membuat peta gempa daerah ini, kata John yang didampingi anggota Bidang Program JJSB Indonesia, Rino Zulyadi.

Dengan adanya peta tersebut di tingkat Sumbar, maka akan bisa diketahui lokasi paling rawan atas bencana tersebut sehingga upaya penanggulangannya dapat lebih fokus di wilayah-wilayah merah (paling berbahaya, red.).

Peta gempa daerah ini merupakan salah satu upaya membantu penanggulangan bencana gempa dan tsunami di pesisir pantai Sumbar yang merupakan kawasan paling berisiko terhadap bencana gelombang tsunami.

Berdasarkan data Kogami sebuah lembaga yang selama ini berkosentrasi dalam upaya meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat menghadapi bencana, sebanyak 534.878 orang terdata bermukim pada zona merah tsunami di daerah itu.

Warga tersebut bermukim di zona merah tsunami di kawasan pesisir, seperti di Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.

Warga yang bermukim di zona merah tsunami itu terbesar di Kota Padang mencapai 380.402 orang, kemudian Pesisir Selatan (36.980), Pasaman Barat (29.649), Pariaman (25.029), Padang Pariaman (24.861), Agam (20.644), dan Kepulauan Mentawai (17.313).

Sumbar merupakan daerah dengan risiko dan potensi tsunami tinggi, berdasarkan sejarah dan hasil penelitian para ahli. Berdasarkan penelitian itu, bencana gelombang tsunami menghantam Pulau Sumatera setiap 200 tahun, dan Sumbar mempunyai potensi risiko tinggi jika musibah itu terjadi.

Peneliti itu antara lain adalah Prof. Kerry Sieh dan Dr. Danny Natawidjaya. Diungkapkan para peneliti itu, bahwa Sumbar, terutama Kota Padang, dalam sejarah telah dua kali dilanda gelombang tsunami, yakni pada tahun 1604 dan 1833. Disebutkan di dalam majalah National Geographic Indonesia Edisi I bahwa Padang berisiko tertinggi di dunia jika terjadi tsunami ditinjau dari jumlah penduduk yang berada di pesisir pantai.

Tingginya risiko itu disebabkan letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan dilalui lempeng Indo Australia-Eurasia yang aktif bergerak 4-6 cm per tahun. Pergerakan lempeng itu jika bertumbukan atau mengalami patahan dapat memicu terjadinya gempa bumi yang berpotensi tsunami.

Seperti disampaikan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Erick Ridzky, saat pertemuan dengan Rektor ITB, Prof. Ahmaloka beberapa waktu lalu, terkait pengarusutamaan bahaya gempa. Erick mengungkapkan, kita bisa memahami gempa tidak hanya sebagai sumber bencana, tetapi juga sebagai 'aset'.

Tentu dengan memahami perilaku bumi yang kita tinggali, yang memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial, penyelamatan jiwa, dan secara ekonomis terhadap keamanan pembangunan dan investasi.

Dengan adanya peta hazard gempa ini, sangat bermanfaat bagi pembangunan wilayah, tata ruang, keamanan investasi dan adaptasi masyarakat dalam upaya mitigasi yang diakibatkan bencana gempa bumi. (laporan wa prasetya/ant)