Jakarta, 20/7 (SIGAP) - Badan Kerja sama Internasional Korea (KOICA) memberikan penghargaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi.

Para pakar dari Korea menilai BPKP memiliki rencana aksi yang baik dan implementatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, demikian keterangan yang diperoleh dari Bagian Humas BPKP di Jakarta, Senin.

Penghargaan disampaikan oleh Duta Besar Korea untuk Indonesia, Myung Soo Ahn dan Deputi Monitoring dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Herryana pada 14 Juli 2010.

Sesuai dengan PERMENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, kegiatan pengawasan merupakan salah satu prioritas pertama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menyikapi hal tersebut, Kemenpan-RB mengikutsertakan BPKP sebagai salah satu instansi yang dilibatkan dalam kegiatan `2nd Phase of Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesian`, yang merupakan kerja sama antara KOICA (Pemerintah Republik Korea) dengan Kemenpan-RB (Pemerintah Indonesia) dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

Program kerja sama ini selain untuk menguatkan hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Korea dan Indonesia, juga dilakukan untuk mendukung penerapan reformasi birokrasi di Indonesia dengan memperkenalkan pengalaman Korea dan membagi pengetahuan melalui pelatihan, diskusi pakar, dan `workshop` dalam area inovasi pemerintahan.

Rangkaian kegiatan meliputi transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk pengembangan inovas i dalam pemerintahan melalui kegiatan pelatihan di Korea kepada PNS di Indonesia.

Selain itu, konsultasi dengan pakar dari Korea untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan workshop di Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan menyampaikan hasil pelatihan di Korea, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh Tim Pakar dari Korea.

Terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan ini yakniKemenpan-RB, Setneg, Kemenlu, KPK, BKN, BAPPENAS, LAN, Kejakgung, Kemendagri, Kemkumham, Kemdiknas, dan BPKP.

Para partisipan sejak Juli 2009 mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan berkompetisi dalam penyusunan dan pengembangan rencana aksi.

Dalam catatan SIGAP, Program reformasi birokrasi setidaknya difokuskan pada 5 sasaran yaitu : (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel; (3) terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; (5) terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Pemerintah Korea memberi penghargaan kepada BPKP bersama 4 lembaga lainnya, yakni Bappenas, KPK, Setneg, dan Kejakgung. (wa prasetya/ant)