Sigap, 19/7 (SIGAP) – Ketersediaan pangan dunia di masa mendatang terancam tidak akan berkecukupan.

Demikian dikatakan Guru Besar Bidang Ilmu Penyuluhan Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Jabal Tarik Ibrahim di Malang, Senin (19/7).

Menurut dosen Fakultas Pertanian UMM itu, beberapa faktor ketidakpastian seperti meningkatnya kelangkaan sumberdaya produksi pangan dan perubahan iklim, menjadi salah satu faktor penyebab dominan ancaman ketahanan pangan masa mendatang.

Selain itu menurutnya, hal ini juga disebabkan menyusutnya ketersediaan lahan, degradasi lahan akibat praktik usaha tani yang tidak berkelanjutan, dan perambahan hutan yang mengancam sumberdaya air.

Dirinya mengakui, di belahan bumi ini memang terjadi paradoks, kejadian kerawanan pangan lebih banyak terjadi di desa dimana bahan makanan justru diproduksi di daerah itu. Petani kecil cenderung menjadi pembeli bahan makanan daripada menjual bahan pangan yang diproduksinya

Akses dan ketersediaan pangan sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti produksi, perdagangan, harga, pendapatan, politik, dan sosial.

Kerawanan pangan yang terjadi juga disebabkan melemahnya daya produksi pangan, sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan produksi melalui produksi pertanian, intervensi perdagangan dan distribusi perdagangan, program subsidi dan transfer pangan serta sektor nonpertanian.

Pentingnya kebijakan ketahanan pangan bagi suatu negara, menurutnya, selain untuk stabilitas politik juga penting untuk menjaga indeks kepercayaan konsumen. Kenaikan indeks kepercayaan konsumen mencerminkan daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat berkontribusi positif pada perekonomian negara karena belanja konsumen memberi kontribusi sekitar 60% terhadap domestik bruto.

Namun demikian, tegasnya, persentase masyarakat yang khawatir terhadap tekanan harga pangan masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan usahanya untuk menjaga stabilitas harga pangan, sebab krisis pangan yang salah penanganan dapat berakibat pada krisis politik.

Di Indonesia, tuturnya, pangan khususnya beras menjadi komoditas politik karena menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Beras menjadi industri strategis bagi perekomomian nasional.

"Sesungguhnya roh dari ketahanan pangan ini adalah ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara adil dan merata. Ketersediaan ini mencakup adanya lahan abadi minimal 15 juta hektare untuk perwasahan dan 15 juta hektare untuk lahan kering," katanya menambahkan.

Berdasarkan catatan SIGAP, krisis pangan global sebenarnya sudah terjadi saat ini. Inti dari masalah krisis pangan global saat ini karena terjadinya kelebihan permintaan, sementara itu pada waktu yang bersamaan, suplai atau stok di pasar dunia sangat terbatas atau cenderung menurun terus.

Berdasarkan hasil kajian dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), atau yang umum dikenal sebagai klub-nya negara-negara industri maju, dan FAO (OECD & FAO, 2007), menunjukkan bahwa menurunnya suplai dan stok pangan dan dampak dari perubahan iklim global, di satu sisi, serta peningkatan yang sangat pesat di pasar dunia tidak hanya menaikan harga komoditas tetapi juga membuat perubahan struktur perdagangan komoditas pertanian secara global.

Setidaknya bagi Indonesia, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketahanan pangan ini. Diantaranya adalah teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Tulus Tambunan, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan menurutnya, dapat dipastikan bahwa pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas, dan lainnya. rendah.

Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementer, dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian. (laporan rusman/ant/kadin)