Jakarta, 15/7 (SIGAP) - Kementerian Kesehatan RI menargetkan menekan jumlah anak yang menderita gizi kurang dan gizi buruk hingga 18% pada 2014.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Kemenkes Budihardja seusai seminar sehari bertajuk "Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Mengoptimalkan Potensi Anak" di gedung Smesco, Jakarta, Kamis (15/7).

Menurutnya, saat ini jumlah anak yang menderita gizi kurang dan gizi buruk sebesar 18,2% atau sekitar empat juta anak.

Lebih lanjut, Budihardja mengingatkan para orang tua dan pengasuh anak untuk segera melaporkan jika anak diduga mengalami gizi kurang, gizi buruk atau gangguan perkembangan lainnya.

"Kalau ada sesuatu segera konsultasi ke ahli," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Anak Kemenkes Fatmi Sulani mengatakan, meskipun masih tergolong tinggi, jumlah anak penderita gizi kurang tersebut telah memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, yakni sebesar 18,6%.

Namun pihak Kemenkes disebutnya akan tetap melakukan upaya penanganan bayi maupun balita gizi kurang tersebut meskipun telah memenuhi target.

"Kita tetap harus `bergerak` (berusaha), karena jika kita mendiamkan saja, angka ini kemungkinan dapat turun lagi," katanya.

Sebanyak 2-5% dari jumlah tersebut atau sekitar 80.000-200.000 balita merupakan penderita gizi buruk.

Ditempat terpisah, Hapsari Laksmi Koestiati, Asisten Staf Khusus Presiden  bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) menilai, target yang akan dicapai Kementerian Kesehatan RI terlalu kecil dalam menekan jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk. “Semestinya target pencapaian lebih ditingkatkan,” kata Rieke, sapaan Asisten SKP BSB ini kepada SIGAP, Kamis (15/7).

Rieke menambahkan, saat ini pendataan menjadi problem yang mesti diperhatikan. “Sebaiknya RT dan RW dilibatkan dalam melakukan pendataan. Bila ini dilakukan, datanya akan lebih akurat dan tepat,” tegas Rieke lagi.

Menurut Rieke, program gizi kurang dan gizi buruk ini menjadi bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana jelasnya, program pro rakyat ini bukan saja menjadi target nasional tetapi juga target internasional MDGs. (laporan rusman/ant)