Kamis, 24 Mei 2012
Pemrov: Tertibkan Penambangan Liar di Sumbawa
Kamis, 15 Juli 2010 05:27
AddThis Social Bookmark Button

 

Jakarta, 15/7 (SIGAP) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan, penambangan liar di sejumlah tempat di Kabupaten Sumbawa harus segera ditertibkan,

karena jika tidak tertib kegiatan itu akan mengkibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan penambang.

 

Sekretaris Daerah NTB H Abdul Malik, di Mataram, mengatakan, penambangan liar di Sumbawa harus segera ditertibkan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas, seperti yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

"Penambangan liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, karena dilakukan tidak sesuai dengan teknik penambangan dan di sisi lain membahayakan keselamatan para penambang sendiri, karena itu harus segera ditertibkan," ujarnya.

Dirinya mengatakan, penambangan liar di Sumbawa khususnya di Bukit Laboang, Desa Hijrah, Kecamatan Lape dilakukan oleh banyak penambang dari luar daerah, karena jika tidak segera ditertibkan maka semakin banyak yang datang.  Malik mengatakan, penertiban penambangan liar tersebut adalah kewenangan pemkab, karena itu Pemkab Sumbawa diharapkan segera mengambil tindakan tegas.

Terkait dengan penambangan liar itu, Ir Budi Santoso, Pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengutarakan bahwa hal itu terkait dengan ketegasan pemerintah setempat. “Bila ada tindakan tegas dari aparat, tidak mungkin ada penambang liar,”katanya kepada SIGAP, Kamis (15/7).

Oleh sebab itu, Presiden Director SRK Consulting ini berharap agar tidak ada “main mata” antara pihak pemerintah setempat dengan penambang. “Saya berharap agar ‘perselingkuhan’ antara oknum aparat dan penambang dapat dicegah, sehingga pertambangan liar tidak makin marak,”kata pria yang berkantor di kawasan Cilandak, Jakarta ini.

Kendati demikian, Budi juga berharap agar pemerintah setempat pun memberikan perhatian pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  setempat.  (laporan Sofyan Badrie/ant)

 

 

Arsip Berita