Jakarta, 14/7 (SIGAP) – Persediaan pupuk bersubsidi di Sulawesi Tenggara mencapai 5.650 ton.  Kesediaan pupuk bisa memenuhi kebutuhan petani Sultra untuk 3 bulan mendatang.

Demikian diungkapkan Kepala Pemasaran Wilayah Sultra PT Pupuk Kaltim Sukamto di Kendari, Rabu (14/7). Sukamto menambahkan, ketersediaan pupuk 5.60 ton ini tersebar di 4 gudang utama, yaitu Kota Kendari, Kolaka, Konawe Selatan dan Kolaka Utara.

Dijelaskan Sukamto, dari jumlah stok tersebut, 5.000 ton di antaranya adalah pupuk urea, dan 650 ton pupuk NPK. Dipastikan, sebelum stok itu habis, pihaknya akan mendatangkan pupuk dari pabrik atau kantor pusat di Kalimantan Timur sehingga kebutuhan masyarakat petani tetap terpenuhi.

Menurut Suakamto, secara keseluruhan alokasi pupuk urea bersubsidi di Sultra sebanyak 25.000 ton dan untuk semester pertama tahun ini sudah terserap 37% dari jumlah itu.

Terkait hal tersebut, dirinya menjelaskan, penyerapan pupuk urea tahun ini agak lamban dibanding tahun lalu. Menurutnya, petani diperkirakan menggunakan banyak pupuk pada periode musim tanam kedua tahun ini.

Sementara itu, alokasi pupuk NPK di Sultra, kata Sukamto, sebesar 2.000 ton. Penyerapan pupuk NPK pada semester pertama tahun ini mencapai 50% dari jumlah alokasi.

"Saya memperkirakan mulai Agustus mendatang penyerapan pupuk akan tinggi karena saat itu musim tanam kedua tiba, harapan kami semua alokasi pupuk bisa terserap petani," katanya.

Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Babel dan Bengkulu
Berdasarkan catatan SIGAP, penggunaan pupuk bersubidi oleh petani di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) selama ini masih rendah karena musim tanam belum selesai.

Berdasarkan data realisasi penggunaan pupuk bersubsidi dari semua jenis pupuk di 8 Kecamatan se-Kabupaten Bangka sampai dengan akhir Mei 2009, rata-rata baru sekitar 20%.

Selain itu di Provinsi Babel, telah dibentuk tim pengawas penyaluran pupuk bersubsidi yang melibatkan beberapa instansi seperti, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispernak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta dinas terkait lainnya.

Tim pengawas ini akan melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, di Bengkulu, penyaluran pupuk bersubsidi di Bengkulu sampai awal Juli baru terealisasi sekitar 11.865 ton atau 40% dari alokasi yang diberikan pemerintah ke daerah ini sebanyak 38.000 ton.

Rendahnya permintaan pupuk dari petani di Bengkulu setidaknya karena dampak dari kenaikan harga pupuk urea bersubsidi dari Rp 1.200 menjadi Rp 1.600 per kg. Dengan kenaikan ini, sebagian petani di Bengkulu tidak mampu membeli pupuk sesuai kebutuhan. (laporan Rusman/ant)