Jakarta, 13/7 (SIGAP) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyatakan pertumbuhan ekonomi Malut selama ini terjadi secara tidak sehat karena didominasi konsumsi.

"Industri harus ada di Malut sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang masih nganggur. Apalagi, hasil pertanian dan perikanan yang melimpah ruah," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Ibrahim Conoras di Ternate, Senin (12/7).

Ibrahim mengatakan 35% investasi di Malut saat ini bersumber dari sektor swasta dan 65% bersumber dari sektor pemerintah. Artinya, masyarakat Malut hidup dari belanja modal pemerintah.

Menurutnya, jika program pemerintah tidak berjalan masyarakat akan sangat kesulitan untuk meningkat perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus ada pertumbuhan sektor rill yang dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini hanya bertumpu pada dua sektor yakni sektor konsumsi dan dan sektor pasar, artinya hasil-hasil pertanian dan perikanan tidak diserap oleh industri melainkan langsung ke pasaran.

Akibatnya, para petani dan nelayan memperoleh hasil yang sedikit ketimbang para pengusaha. Para pengusaha menjual hasil pertanian dan pertanian dengan harga paling tinggi.

Para pengusaha tersebut memperoleh hasil pertanian dan perikanan dari nelayan dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, para pengusaha atau pedagang yang kaya sedangkan nelayan dan petani tetap miskin.

Kondisi tersebut sangat tidak adil bagi para nelayan dan petani. Untuk itu, pemerintah provinsi harus segera memperbaiki jalur distribusi dan memprogramkan bidang industri untuk Malut, sehingga masyarakat nelayan dan petani tidak terus-terusan miskin.

"Jika pemerintah provinsi tidak segera mengambil langkah tersebut dipastikan kondisi perekonomian Malut akan selamanya tertinggal dan tidak akan pernah bisa berkembang apalagi bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” katanya.

Dalam konteks ini, Bisnis Indonesia mencatat ada empat provinsi di Indonesia, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua dilirik investor.

Indikator ekonomi dari Bank Indonesia menyebutkan gross domestic product (GDP) keempat daerah itu sebenarnya bisa dikatakan cukup menarik. Bila dibandingkan dengan kawasan Sumatera, hanya Jambi dengan tingkat GDP yang paling tinggi, yakni 6,6%, sementara di Sulawesi Barat (9,6%), Kalimantan Selatan (5,5%) selama 2009.

Bahkan Bank Mandiri berkomitmen mendatangkan sebanyak 10-15 korporasi besar.

Menurut Abdur Rachman, Direktur Institusional Banking Bank Mandiri, target korporasi yang akan masuk ke Maluku dan Maluku Utara diharapkan bisa direalisasi tahun ini untuk masuk ke sektor perikanan, pariwisata, pertambangan, migas, dan perkebunan.

"Harapan kami, 15 korporasi itu bisa masuk, minimal tiga korporasi besar masuk ke kedua daerah [Maluku dan Maluku Utara] itu. Bila target minimal itu tercapai, ekonomi kedua daerah itu bisa terakselerasi dengan cepat," jelasnya beberapa waktu lalu kepada Bisnis Indonesia.

Dari sisi potensi ekonomi, keempat daerah itu memiliki keunggulan dan dominan di empat sektor, yakni perikanan, perkebunan, migas dan pariwisata. Keempat sektor itulah yang saat ini paling diminati dan menjadi yang paling 'seksi' untuk investasi. (laporan wa prasetya/ant)