Jakarta, 3/7 (SIGAP) – Di sejumlah daerah masih ditemui perbedaan data kemiskinan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Diantaranya, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menemukan sejumlah data jumlah kemiskinan yang berbeda dengan data BPS.

Penemuan data tersebut disaat dirinya melakukan kunjungan langsung ke beberapa wilayah di Gorontalo, Rabu. Di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dirinya menemukan perbedaan data, dimana menurut BPS jumlah warga miskin di desa itu 156 orang.

"Sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga miskin di Bongoime sekitar tiga ratus orang," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut membuat jajarannya harus lebih gencar dalam melaksanakan sejumlah program untuk menekan jumlah warga miskin di Gorontalo.

Selain data kemiskinan, gubernur juga mengecek langsung beras miskin atau raskin di Bone Bolango dan menemukan adanya jumlah yang tak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Harusnya setiap KK memperoleh 13 kilogram raskin, tapi di Bone Bolango sebagian besar hanya menerima lima kilogram," ungkapnya.

Menurut dia, hal itu terjadi karena banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai warga miskin, masih meminta jatah raskin dari pemerintah.

Terkait hal ini, Ir. Hapsari Laksmi Koestiati M.M, Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) menilai, kejadian itu dikarenakan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya data kemiskinan yang dikeluarkan BPS menjadi rujukan dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan.

“Selama koordinasi menjadi salah satu masalah diantara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Rieke, sapaan staf SKP BSB kepada SIGAP, Jum’at (2/7). Namun dirinya berharap masalah secepatnya ini dapat diperbaiki. Pasalnya, bila koordinasi berjalan dengan baik mungkin akan memperkecil ketimpangan data kemiskinan. “Sehingga data kemiskinan disetiap daerah valid dan realisasi pemberian bantuan kepada warga yang miskin benar sampai,” kata Rieke.

Rieke menambahkan, selama ini program pengentasan kemiskinan merupakan program-program setiap departemen. Untuk itu dirinya berharap perlu adanya perbaikan dalam menangani program-program untuk orang miskin. (laporan Rusman/ant)