Jakarta, 2/6 (SIGAP) - Indonesia mengimpor 600.000 ton jagung untuk mencukupi bahan baku pakan ternak pada 2010. Jumlah sebe

sar itu guna mencukupi kebutuhan bahan baku pakan ternak, termasuk unggas di dalam negeri.

"Kita perlu perkuat lagi tanaman jagung kita. Kita memang pernah surplus tapi sekarang pun masih kekurangan," kata Ketua Harian Dewan Jagung Indonesia, Anton Supit, di Jakarta, Rabu.

Dijelaskannya, produksi jagung Indonesia cukup besar mencapai 785 juta ton per tahun, namun total kebutuhan mencapai 795 juta ton sehingga kekurangan 10 juta ton. "Dulu memang surplus tapi sekarang kurang karena produksi menurun," jelas Anton.

Jagung saat ini, menurut Anton, menjadi komoditas penting di dunia. Dengan Filipina mengimpor satu juta ton jagung, harga beras di dunia pun melonjak.

Kebutuhan jagung dunia semakin meningkat dengan dijadikan alternatif bahan bakar. Jika dulu stok jagung dunia 100 juta ton kini mulai berkurang .

"Ini bisa jadi peluang Indonesia untuk memasok jagung untuk dunia. Dengan begitu dapat menjadi penyumbang kesejahteraan bagi masyarakat, karena itu rencana swasembada pemerintah perlu diimbangi dengan pasokan pupuk yang cukup, gudang, dan infrastruktur pendukung," katanya.

Dewan Jagung Indonesia, menurutnya, akan segera menghadap Menteri Pertanian guna menyampaikan ide pengembangan sentra-sentra produksi jagung di beberapa daerah yang dekat dengan pabrik pakan.

"Jangan dikembangkan di seluruh Nusantara, harus dipilih daerah yang benar-benar akan menghasilkan, dan yang penting dekat pabrik pakan juga. Ingat ongkos angkut akan membengkak jika kebun tidak dekat dengan pabrik pakan," tambah Anton.

Beberapa daerah yang dipilih untuk mengembangkan jagung antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, dan Kalimantan Selatan.

"Yang penting pemerintah harus mendukung seperti di Thailand dimana infrastruktur, mulai dari traktor, bibit, pakan, hingga pengering diberikan. Bila perlu disiapkan pelabuhan curah unutk jagung," ujar dia.

Sementara itu, Senior Project Manajer NCC Exhibition Organizer Co Ltd selaku penyelenggara VIV Asia 2011 mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah Thailand benar-benar mendukung petani untuk lebih sejahtera.

Pemerintah Thailand sama halnya dengan Indonesia, lanjut dia, mengembangkan konsep layaknya "satu desa satu produk" (one village one product/OVOP).

Hal lain yang menjadi dukungan bagi petani di Thailand adalah bunga kredit khusus petani yang ringan dari perbankan. "Agriculture Bank di Thailand memberikan bunga khusus sekitar satu hingga dua persen saja, selain itu atas garansi pemerintah pembayaran kredit dapat diundur selama satu tahun jika belum mampu membayar".

Tantangan Global
Seperti dilansir Majalah BusinessWeek, Februari 2007, sektor pertanian kini menghadapi tantangan baru dari persoalan krisis energi global, sementara sektor ini juga harus bertangung jawab dalam konteks ketahanan pangan.

Menjulangnya harga minyak global mendorong pencarian sumber energi alternative pengganti minyak bumi yang notabene adalah sumber energi terbesar yang digunakan oleh banyak negara.

Di tengah situasi pelik ini, tren biofuel, sumber energi alternative yang berasal dari tumbuhan, muncul ke kepermukaan. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa tanaman yang berpotensi menghasilkan biofuel kebanyakan berasal dari tanaman pertanian, sepertihalnya  jagung, singkong, tebu, kedelai, gandum, sorgum, dan kacang-kacangan. Tanaman-tanaman ini ada yang diubah menjadi etanol dan biodiesel yang bisa digunakan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi.

Dalam pandangan SIGAP kondisi ini akan berakibat pada perebutan komoditas untuk kepentingan produksi  bahan bakar dan kepentingan pangan.

Dilema krisis energi ini tentu akan terasa bagi negara-negara berkembang dan negara yang memiliki populasi penduduk padat. Seperti di Indonesia, jumlah penduduk yang besar dan problem kemiskinan, akan menjadi faktor pendorong utama rentannya persoalan ketahanan pangan.

Ketergantungan pada pangan dan energi, serta produksi pangan yang ditinggalkan oleh angka kemiskinan, menjadi kompleksitas persoalan yang harus dicari kebijakan yang drastis dari pemerintah. (wa prasetya/ant)