Kamis, 24 Mei 2012
Target Emisi Berpotensi Turunkan 2 Gigaton Karbon
Kamis, 01 Juli 2010 04:40
AddThis Social Bookmark Button

Jakarta, 1/7 (SIGAP) - Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengatakan target penurunan emisi 26 persen berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,305 giga ton karbondioksida ekuivalen (CO2e).

Hal tersebut diungkapkan Rachmat Witoelar dalam diskusi mengenai perubahan iklim yang digelar masyarakat jurnalis lingkungan hidup (SIEJ) dan perkumpulan wartawan AJI, di Jakarta, Rabu (30/6).

Sebanyak 2,305 juta ton karbondioksida ekuivalen tersebut paling banyak dari sektor kehutanan sebesar 1,161 giga ton CO2e dan dan dari gambut 609 juta ton CO2e.

Sisanya berasal dari sektor listrik sebesar 225 juta ton CO2e, sektor pertanian sebesar 106 juta ton CO2e, sektor transportasi sebesar 87 juta ton C6O2e, sektor minyak sebanyak 61 juta ton CO2e dan lain-lain sebesar 56 juta ton CO2e.

Sedangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RAN PE) sebesar 26 persen, sektor kehutanan dan lahan gambut ditargetkan turun sebesar 672 juta ton CO2e, sedangkan sektor limbah ditargetkan turun 48 juta ton CO2e.

Sementara sektor energi dan transportasi ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 38 juta ton Co2e, sektor pertanian turunkan emisi sebesar 8 juta ton CO2e, dan sektor industri ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 1 juta ton CO2e.

Sedangkan rencana aksi penurunan emisi dalam RAN PE dari sektor kehutanan dan gambut dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan sistem jaringan dan tata air, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberantasan pembalakan liar, pencegahan deforestasi.

Sementara rencana aksi penurunan emisi dari sektor limbah berupa pembantuan tempat pembuangan akhir terpadu, pengelolaan sampah dengan sistem eR dan pengelolaan air limbah terpadu di perkotaan.

Untuk sektor energi dan transportasi, rencana aksi berupa penggunaan biofuel, masih dengan standar efisiensi BBM lebih tinggi, memperbaiki TDM kualitas transportasi umum dan penggunaan energi terbarukan.

Rachmat yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengatakan ada tantangan yang unik terkait RAN PE, misalnya bahwa sumber-sumber emisi sangat tersebar secara geografis sehingga tidak cocok untuk menerapkan proyek-proyek penurunan emisi dengan skala besar.

Sektor-sektor penghasil emisi tinggi merupakan pendorong penciptaan pekerjaan dan penghasil pemasukan negara yang signifikan, sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam merencanakan penurunan emisi tidak berdampak negatif terhadap upaya pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, lembaga yang bertanggung jawab dalam menurunkan emisi dituntut untuk mengembangkan program yang tepat, bersasaran, terukur dan memberikan dampak yang nyata.

Rachmat menambahkan penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan serta pendanaan perubahan iklim

Dampak Ekonomi
Mantan ekonom Bank Dunia, Nicholas Stern, seperti dilansir Kompas, menyampaikan data bahwa emisi karbon dioksida (CO2) selama ini sebagian besar bersumber dari penggunaan energi berbahan bakar fosil yang sangat berperan besar dalam menopang kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Ironisnya, bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan ini diperkirakan masih akan menjadi sumber energi yang dominan bagi dunia hingga beberapa dekade ke depan.

Penggunaan energi ini terutama (61 persen) untuk pembangkit listrik, pemanasan, transportasi, dan industri. Perubahan fungsi lahan seperti penggundulan hutan (deforestasi) dan pertanian juga menyumbang besar pada pemanasan global, yakni 18 dan 14 persen. Belakangan, kebutuhan energi untuk transportasi bahkan menggusur kebutuhan untuk aktivitas lainnya.

Emiten terbesar gas rumah kaca sekarang ini masih negara-negara maju, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Negara-negara maju secara bersama-sama bertanggung jawab atas sekitar 79 persen emisi gas rumah kaca global dalam 50 tahun terakhir.

Posisi negara maju sebagai pencemar biosfir ini diperkirakan Stern sudah akan tergusur oleh kelompok negara berkembang dalam satu dekade atau lebih mendatang. Dan dalam 20-25 tahun ke depan, sekitar 70 persen emisi gas rumah kaca diperkirakan akan disumbangkan oleh negara-negara berkembang sekarang ini.

Price Water House Coopers memperkirakan produksi CO2 global akan meningkat dua kali lipat lebih dari yang sekarang pada tahun 2050 jika negara-negara di dunia ini tidak melakukan apa-apa (business as usual).

Dampak secara ekonomi menurut Stern bakal terjadi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global hingga 3 persen jika temperatur global meningkat hingga 2-3 derajat Celsius, dibandingkan jika tidak ada perubahan iklim. Jika temperatur naik hingga 5 derajat Celsius, penurunan ekonomi bisa sampai 10 persen.

Skenario terburuk adalah jika negara-negara di dunia ini tidak melakukan apa pun untuk menekan tingkat emisi gas rumah kaca. Berdasarkan skenario terburuk ini, perekonomian global berisiko mengalami pemangkasan pertumbuhan yang sifatnya permanen hingga 20 persen dibandingkan jika tidak ada pemanasan global. Itu artinya rata-rata penduduk dunia akan 20 persen lebih miskin dibandingkan yang seharusnya.

Stern sendiri memperkirakan kemungkinan besar kenaikan suhu bisa mencapai 5-6 derajat Celsius dalam satu abad mendatang. Sedangkan biaya (cost) yang harus ditanggung perekonomian global mencapai 9 triliun dollar AS.

Dalam pandangannya, beban dampak pemanasan global ini tidak dibagi secara merata. Rakyat miskin dan negara-negara paling miskin adalah yang paling banyak menanggung kerugian karena ketidaksiapan mereka dan juga karena ketergantungan kehidupan mereka pada kondisi cuaca selama ini.

Perusahaan asuransi global yang mengelola 26 triliun dollar AS aset perusahaan dunia, termasuk industri bahan bakar fosil, memperkirakan kerugian per tahun akibat pemanasan global pada dekade mendatang bisa mencapai 150 miliar dollar AS per tahun, atau lima kali lipat pendapatan total penduduk Nigeria per tahun.

Andrew Dlugolenski, salah satu penyusun laporan IPCC  melihat dampak ekonomi akan paling berat dihadapi oleh negara Dunia Ketiga seperti Banglades, sebagian wilayah India seperti Mumbai, dan Indonesia, antara lain karena garis pantai yang rendah.

IPCC Working Group II memperkirakan 75 juta-250 juta penduduk di berbagai wilayah Benua Afrika akan menghadapi kelangkaan pasokan air pada tahun 2020. Kelaparan juga akan meluas. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, produksi pertanian diperkirakan akan meningkat 20 persen, namun sebaliknya di Asia Selatan dan Asia Tengah merosot sekitar 30 persen.

Area pertanian yang mendapatkan hujan berkurang separuhnya di Afrika hingga 2020. Sekitar 20-40 persen spesies satwa dan tanaman terancam punah jika suhu meningkat 1,5-2,5 derajat Celsius. Menurut IPCC, emisi gas rumah kaca meningkat 70 persen sejak 1970 dan akan meningkat 25-90 persen dalam 25 tahun ke depan.

Kendala Global
Salah satu kendala utama upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca adalah karena beberapa negara yang menjadi emiten terbesar gas rumah kaca sebagai biang kerok pemanasan global, sekarang ini belum terikat dalam kerangka kesepakatan atau konvensi global tersebut.

Termasuk di sini adalah AS sebagai perekonomian terbesar dan produsen CO2 terbesar dunia, yang hingga sekarang menolak menandatangani Protokol Kyoto yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 5 persen dari tahun 1990 pada periode 2008-2012.

Selain itu juga negara-negara seperti China dan India, yang juga masuk dalam daftar 16 negara produsen terbesar CO2 di dunia. Negara-negara berkembang yang sedang pada puncak pertumbuhan ini umumnya enggan untuk sedikit mengerem pertumbuhan ekonomi mereka, antara lain karena angka kemiskinan yang masih tinggi.

Sebagai negara berkembang, negara-negara ini belum menjadi target dari kesepakatan Kyoto. Emisi gas rumah kaca China memang masih kalah dibandingkan AS, yakni 10.500 pon per kapita, sementara AS hampir 42.500 pon per kapita, melonjak tajam dari sebelumnya seperenam dari rata-rata AS.

Namun, dengan penduduk 1,3 miliar jiwa (empat kali lipat lebih dari penduduk AS) dan pertumbuhan ekonomi sekitar 10 persen per tahun—tanpa ada tanda-tanda bakal melambat—dalam 25 tahun terakhir, China berpotensi menjadi penyumbang terbesar pemanasan global.

Hanya soal waktu bagi China untuk menyalip AS sebagai penyumbang utama emisi CO2. Sekarang ini, menurut Netherlands Environmental Assessment Agency dari Belanda, emisi CO2 China bahkan sudah menyalip AS, yakni 7,5 persen di atas AS pada 2006, dengan produksi CO2 mencapai 6,23 miliar metrik ton, sementara AS 5,8 miliar merik ton. Padahal, tahun sebelumnya, masih 2 persen lebih rendah.

Lonjakan emisi ini terutama karena konsumsi batu bara dan produksi semen. China sekarang ini masih mengandalkan dua pertiga kebutuhan energinya pada batu bara dan menyumbang 44 persen produksi semen dunia.

Dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya kemakmuran masyarakatnya, emisi akan meningkat sehingga bukan tidak mungkin China bakal mencekik seluruh planet Bumi. Rata-rata setiap 3-4 hari sekali, negara ini menambah satu pembangkit tenaga listrik baru bertenaga batu bara yang mencekoki atmosfer dengan semburan berton-ton sulfur.

Sementara untuk India, meskipun negara itu sekarang ini hanya menyumbang 5 persen dari emisi global, pertumbuhan pesat ekonomi dan penduduknya diperkirakan World Resources Institute berpotensi meningkatkan emisi CO2 hingga 70 persen pada 2025. (laporan wa prasetya/ant)

 

Arsip Berita