Jakarta, 26/6 (SIGAP) - Klaster industri hilir kelapa sawit di Provinsi Riau masih sebatas konsep meski pemerintah pusat telah mencanangkan dua daerah di Riau sebagai pusat pengolahan minyak sawit mentah menjadi barang siap konsumsi lima bulan lalu.

"Begitu dicanangkan, bukan berarti pembangunan fisik langsung dijalankan tetapi kita masih mengkonsep lagi," ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau, Feizal Qomar Karim, di Pekanbaru, Jumat.

Menurutnya, instansi terkait Pemerintah Provinsi Riau kini masih melakukan supervisi konsep industri hilir berbasis pertanian di Riau setelah dicanangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kawasan Industri Dumai, 24 Januari 2010.

Instansi terkait melakukan pengkajian kembali terhadap rencana induk, bahan baku, kemudian rencana tata ruang wilayah pada dua daerah yang dijadikan pusat industri pengolahan berbasis CPO di Riau itu, yakni Kota Dumai dan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Konsep yang dikaji itu nanti juga harus disesuaikan dengan lintas instansi baik di daerah atau provinsi serta lintas kementerian terkait yang melibatkan kalangan investor sehingga diharapkan saat pelaksanaan tidak menemui kendala berarti.

"Mungkin akhir tahun ini konsep industri hilir kelapa sawit itu selesai dikerjakan sebagai suatu bahan kajian dan kembali disesuaikan dengan instansi baik di daerah ataupun di pusat, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar," ujarnya.

Data instansi terkait menyebutkan Riau merupakan daerah yang memiliki perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan lahan 2,3 juta hektare pada  2009 dan produksi sedikitnya 6 juta ton per tahun serta penyumbang 28,2 persen dari total ekspor CPO Indonesia.

Sebelumnya Gubernur Riau, Rusli Zainal menyatakan provinsi yang dipimpinnya itu mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit sejak 1980-an, namun hingga kini belum memiliki pusat pengolahan industri hilir kelapa sawit terpadu.

Walhasil daerah yang juga kaya akan potensi minyak dan gas itu harus mengekspor minyak sawit mentah, kemudian mengimpor kembali ke dalam bentuk barang jadi yang siap konsumsi masyarakat di daerah Tanah Melayu itu.

"Selama 30 tahun, Riau telah kehilangan triliunan rupiah karena tidak mampu melaksanakan industri hilir komoditas perkebunan itu. Namun kita berharap uang itu segera kembali dengan ditetapkannya Riau sebagai pengembang klaster industri hilir kelapa sawit" ujar Rusli Zainal.

Biodiesel
t;Sebelumnya, melalui Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, melalui dana dari APBN sebesar Rp 17 miliar telah didirikan di Kecamatan Tambusai, dan beroperasi  sejak  tahun 2007 lalu.

Saat itu, Bupati Rokan Hulu, Achmad, mengatakan, pemerintah daerah menargetkan produksi biodiesel 10.000 liter per hari. Produksi ini hanya dapat mencukupi kebutuhan bahan bakar lokal semata.

Para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pemilik pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) saat mendukung kehadiran pabrik biodiesel dengan menjual CPO untuk bahan baku energi terbarukan. Selama ini, sebagian besar CPO masih digunakan untuk kebutuhan ekspor, karena harganya lebih menguntungkan.

Industri hilir pengolahan kelapa sawit, menurut Achmad, merupakan masa depan investasi sektor perkebunan yang harus terus dikembangkan. Ini penting mengingat upaya perluasan areal perkebunan kelapa sawit sudah semakin terbatas, bahkan tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu, selain pengolahan biodiesel, ia juga mendorong investasi di bidang pengolahan sawit seperti industri pembuatan sabun atau margarin.

Hingga kini pernyataan Gubernur Riau tentang industri hilir masih sebatas konsep, saat ini belum ada evaluasi lebih lanjut, apakah program pabrik bio diesel di Rokan tersebut berjalan sesuai rencana. (laporan wa prasetia/ant)