Magelang, 14/6 (SIGAP) - Warga di daerah rawan bencana kawasan Gunung Merapi akan memperoleh bantuan dana relokasi sebesar Rp30 juta dan lahan seluas 150 meter persegi per keluarga.

"Rencana relokasi warga di daerah rawan bencana Merapi tetap akan dilakukan, dan pemerintah pusat telah menyediakan dana bantuan untuk membuat rumah tipe 45," kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Magelang, Senin (13/6).

Bibit mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota sewilayah eks-Karesidenan Kedu dan Banyumas yang dihadiri 10 bupati dan wali kota di wilayah tersebut.

Gubernur menegaskan semua program berjalan dan tidak ada masalah, termasuk pembangunan sejumlah jembatan dan sabo dam yang rusak akibat bencana Merapi.

"Pembangunan akan mulai dilakukan tahun ini. Pada musim kemarau ini mulai dilaksanakan. Semua berjalan sesuai yang direncanakan, tidak ada perubahan," katanya.

Bibit mengatakan, bantuan dana relokasi ini untuk korban erupsi maupun untuk korban banjir lahar dingin Merapi. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Bibit menuturkan, untuk bantuan pengadaan lahan disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Tamzil, mengatakan, pada tahap pertama terdapat 385 keluarga warga lereng Merapi di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang yang akan direlokasi.

Tamzil mengatakan, relokasi akan dilakukan secara mandiri, yakni pemerintah memberikan bantuan dan warga mencari lahan dan membangun rumah sendiri.

"Sekarang sedang proses pendataan untuk warga pada radius lima kilometer dari puncak Merapi dan pada tahun selanjutnya akan dilakukan untuk tahap berikutnya termasuk untuk korban bencana banjir lahar dingin," katanya. (laporan roesman/ant)