Kamis, 24 Mei 2012
BP2KP Bengkulu: 3.075 Hektare Sawah Alihfungsi
Kamis, 09 Juni 2011 04:42
AddThis Social Bookmark Button

Mukomuko, Bengkulu, 9/6 (SIGAP) - Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mencatat seluas 3.075 haktare areal persawahan pada empat kecamatan di daerah itu beralihfungsi menjadi tanaman keras.

"Masih ada dua kecamatan sentra produksi pangan yang belum menyerahkan data lahan yang beralihfungsi," kata Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Hamdan Kasiran di Mukomuko, Kamis (9/6).

Empat kecamatan yang sudah terdata oleh Penyuluh Pertanian Kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Pinang seluas 340 haktare, Air Manjuto seluas 1.520 haktare, Kecamatan XIV Koto seluas 803 haktare, dan Kecamatan Ipuh 412,25 haktare.

Sedangkan Kecamatan Selagan Raya dan Kecamatan V Koto masih dalam tahapan pendataan.

dirinya menambahkan, Sasaran pendataan lahan alih fungsi lahan oleh petugas penyuluh pertanian hanya enam dari 15 kecamatan sebagai sentra produksi pangan di daerah ini.

Karena, enam kecamatan tersebut memiliki potensi sumber daya alam serta di dukung dengan fasilitas pertanian yang memadai dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat.

Sementara sembilan kecamatan yakni, Teras Terunjam, Malin Deman, Penarik, Pondok Suguh, Sungai Rumbai, Air Rami, Teramang Jaya, dan Kecamatan Kota Mukomuko, umumnya digunakan untuk tanaman sawit, karet, dan kakao.

"Meski tidak termasuk sebagai wilayah sentra produksi pangan, namun beberapa kecamatan itu ada yang menanam padi dan komoditi pangan lain, tetapi jumlahnya sangat terbatas," urainya.

Dirinya menjelaskan, sejumlah fasilitas pertanian yang telah dibangun di kecamatan sebagai sentra produksi pangan seperti irigasi dan jalan usaha tani.

Untuk itu, kegiatan pendataan di lakukan di kecamatan sentra produksi untuk menghindari jangan sampai terjadi alihfungsi lahan terus berlanjut.

"Pemeritah sangat khawatir bila terjadi alih fungsi lahan di sentra produksi, karena bisa mengurangi luas lahan persawahan yang tersedia, dan bisa berdampak krisis pangan di daerah ini," katanya. (laporan roesman/ant)

 

Arsip Berita