Jayapura, 6/6 (SIGAP) - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua sedang merancang model pengembangan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) agar pembangunan dapat menyentuh masyarakat yang bermukim di kawasan itu.

Kapala Bidang Prasarana Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan Bintang, Spey Bidana mengatakan Jayapura, Minggu (5/6), desain model pembangunan di perbatasan dengan PNG itu dilakukan agar lebih menyentuh masyarakat.

Diakuinya, dalam penelitian menunjukkan, kondisi masyarakat kedua negara yang bermukim di kawasan perbatasan mempunyai potensi yang bisa dikembangkan guna mengikat hubungan kedua negara.

Apalagi, kata Spey, masyarakat di perbatasan kedua negara mempunyai kesamaan sosial dan budaya, tetapi potensi itu belum dikembangkan sehingga sulit memperbaiki taraf hidup mereka.

Salah satu contoh, kata Spey, perlunya pembangunan sekolah dari TK-SMA/SMK yang menyerap anak-anak perbatasan kedua negara. Selain itu, perlu pembangunan rumah sakit atau Puskesmas yang bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Guna mempererat hubungan kebudayaan, katanya, perlu digelar festival budaya yang menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

"Terobosan ekonomi yang menjadi pilar utama dan jangan dilihat dari aspek politiknya, sebab faktor ekonomi yang kurang berdampak pada aspek lain. Orang menyeberang ke PNG dan sebaliknya karena kurang tersentuh pembangunan," ujarnya.

Dirinya mempertanyakan pemerintah pusat begitu gigih membangun wilayah perbatasan di Kalimantan Timur maupun di Nusa Tenggara Timur, sementara perbatasan Papua kurang mendapat perhatian. Padahal, peluang pasar perbatasan RI dan PNG pun menjanjikan.

Alumnus Universitas Gajah madah (UGM) Yogyakarta itu berpendapat, rancangan bila rancangan ini terealisasi, maka perlu perhatian dan dukungan Pemkab Merauke, Boven Digoel, Keerom dan Jayapura untuk bersama-sama membangun masyarakat yang bermukim perbatasan dengan PNG.

"Saya lihat dari aspek ekonomi ketimbang aspek lain. Pemerintah pusat pun perlu memberikan dukungan sehingga masyarakat di perbatasan RI-PNG mendapat sentuhan pembangunan, meningkatkan taraf hidupnya secara layak dan mandiri," tambah Spey.

Kabupaten Pegunungan Bintang yang beribu kota Oksibil dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya Tahun 2003 dan menjadi kabupaten definitif pada 2005. Wilayah ini hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dari Jayapura. Hampir sebagian besar distrik di kabupaten di perbatasan RI dan PNG itu dijangkau dengan pesawat terbang berukuran kecil dengan biaya yang cukup mahal.

Walaupun demikian, tambah Spey, pemerintah kabupaten secara bertahap membuka jalan darat antar-distrik agar kelak dilintasi angkutan umum bagi masyarakat memasarkan hasil pertaniannya ke Oksibil maupun daerah sekitarnya.

Wilayah kabupaten itu terletak bagian timur berbatasan dengan PNG, bagian Selatan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Merauke, bagian Barat dengan Kabupaten Jayawijaya dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan Jayapura. (laporan roesman/ant)