Jakarta, 18/6 (Sigap) - Pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat dan sektor swasta dalam pengadaan 500 juta bibit pohon bagi pelaksanaan program penanaman satu miliar pohon pada lahan yang mengalami kerusakan. 

"Dari target penanaman satu miliar pohon, kami pada 2010 menyediakan bibit sebanyak 500 juta pohon yang dananya dari APBN. Sedangkan 500 juta bibit pohon lainnya dari masyarakat dan swasta serta pihak yang lain," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat mengunjungi pusat pembibitan tanaman milik PT Djarum di kawasan GOR Kaliputu, Kecamatan Kota, Kudus, Senin.

Ia mengatakan angggaran untuk penyediaan 500 juta bibit pohon sudah tersedia.

Dikatakan menteri, perubahan iklim saat ini cukup terasa, dimana semestinya sudah musim kemarau, tetapi sampai sekarang masih sering hujan.

"Padahal, perhitungan kami sekarang ini masa pembibitan, sehingga pada September, Oktober, hingga Desember, mulai menanam,," jelasnya.

Untuk mendukung program tanam satu miliar pohon, kata dia pemerintah akan melibatkan masyarakat. "Kami mohon bupati dan dinas terkait memahami keberadaan kebun bibit rakyat, karena setiap kelompok masyarakat yang bersedia menyemai bibit akan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta per kelompok, atau Rp1.000 per biji untuk disemai," katanya.

Zulkifli Hasan berharap saat ini dimulai pembibitan, kemudian tahun depan ditanam dengan jumlah subsidi ongkos tanam sebesar Rp1,3 juta per hektare.

"Hal itu disebut insentif untuk rakyat, karena kayu tersebut dapat dijual untuk industri. Ini juga sebagai insentif untuk industri," katanya.

Tetapi, lanjutnya, pemerintah meminta pengaturan penebangan pohon dan penanamannya kembali.

Selain menyediakan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk penyediaan bibit pohon pada 2010, menurut dia pemerintah juga akan menganggarkan untuk penanaman pohon sebesar Rp3 triliun.

Dikatakannya, guna mendapatkan dukungan pihak swasta, Kementerian Kehutanan mendatangi sejumlah perusahaan besar, seperti PT Djarum, Sampoerna, dan sejumlah perusahaan tambang, serta Panglima TNI dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

"Kami juga ingin melibatkan Kodim, Koramil hingga tingkat Babinsa yang menguasai daerah pelosok," katanya. (laporan wa prasetia/ant)