Jakarta, 18/6 (Sigap). Susunan Pengurus Partai Demokrat 2010-2015 yang dipenuhi anggota-anggota Fraksi Partai Demokrat DPR dan tim sukses kandidat Ketua Umum dalam Kongres kemarin, dinilai kurang mencerminkan harapan masyarakat dan tidak menunjukkan hasrat untuk membangun masa depan politik yang lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, Kamis (17/6). Menurut Sudjito, sebagai Ketua Umum yang terpilih secara demokratis, Anas Urbaningrum seharusnya berani membuat terobosan dengan memasukkan figur-figur praktisi dan pakar-pakar muda dari berbagai disiplin.

Sebab, tantangan masa depan Indonesia yang kompleks memerlukan kontribusi yang kongkrit dari partai-partai politik. Partai juga diharapkan mampu menjawab persoalan hidup rakyat kecil seperti petani atau nelayan secara nyata.

"Partai Demokrat sebagai partai terbesar seharusnya mau merangkul kalangan teknokrat maupun scientist, karena mereka banyak berkecimpung dalam isu-isu rakyat secara lebih teknis dan praktis. Keberadaan kelompok praktisi itu lebih bisa mencerminkan harapan rakyat ketimbang nama-nama lama yang masuk dalam kabinet Anas," katanya.

Ia mengakui, memang ada sejumlah nama profesional yang dimasukkan, seperti anggota KPU Andi Nurpati dan advokat Denny Kailimang. Namun, mereka bukanlah tokoh bertipe organiser yang bergelut langsung dengan persoalan rakyat bawah.

"Saya dengar, posisi mereka justru dipertanyakan oleh kalangan senior PD karena mereka tak pernah mengeluarkan keringat sedikitpun untuk PD atau SBY," ujar Sudjito.

Lebih lanjut, dosen FISIPOL UGM itu menyoroti secara khusus masuknya Johny Allen Marbun sebagai Wakil Ketua Umum. Penempatan Johny dalam posisi penting kedua setelah Anas justru menjadi blunder politik yang fatal. Keberadaan Johny dinilai menjadikan Partai Demokrat dalam posisi tersandera. Sebab, Johny disinyalir terseret kasus korupsi yang proses hukumnya masih berjalan hingga saat ini. Dengan posisi barunya, Johny diyakini akan lebih sulit 'tersentuh'.

Hal senada disampaikan Gunawan, Sekjend Komite Eksekutif IHCS (Indonesian Human Right for Comitte And Social Justice).  Menurutnya, sebagai partai yang dipercaya rakyat, seharusnya ketua umum baru mampu membawa perubahan dan penyegaran organisasi dan menjauhkannya dari isu korupsi.

“kehadiran tokoh-tokoh muda dibutuhkan, tetapi ketika menampilkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, menjadikan partai ini kurang bertenaga  dan lunglai, bukan karena bekerja, tetapi  lebih karena melawan arus perubahan.” Jelasnya. (laporan wa prasetia)