Bandarlampung, 28/5 (SIGAP) - Sejumlah warga Bandarlampung, mengeluhkan pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) belum merata.

Selain itu pembagian itu tidak tepat sasaran yang didistribusikan oleh kelurahan melalui Ketua Rukun Tangga (RT) sehingga banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bagian.

"Saya belum pernah mendapatkan jatah raskin, padahal saya termasuk warga miskin karena saya pernah mendapatkan BLT dari pemerintah," kata Komariah (45), warga miskin Kelurahan Kangkung, Telukbetung Selatan Bandarlampung, Jumat (27/5).

Dirinya mengungkapkan, pembagian yang seharusnya untuk warga miskin tetapi justru dibagikan kepada warga yang mampu.

Dirinya menambahkan, sebelum tiba waktu pembagian raskin sejumlah warga dimintai membayar di muka sebesar Rp35 ribu untuk mendapat beras sebanyak 15 kg.

"Kalau yang mau mendapatkan raskin harus menyetorkan uang Rp35 ribu untuk mendapatkan raskin 15 kg, tetapi orang miskin seperti saya tidak pernah ditawarkan," katanya.

Komariah mengungkapkan, terkadang raskin tersebut di jual oleh RT setempat kepada warung yang ada di kampungnya.

"Kadang berasnya dijual ke warung oleh pak RT, karena hasilnya lebih besar, kalau dijual ke warga hanya Rp3 ribu/kilo, tetapi kalau ke warung bisa Rp5 ribu/kilo," ungkapnya.

Keluhan senada juga diungkapkan oleh Wati (63), warga Kelurahan Kangkung, Telukbetung Selatan, Bandarlampung, yang mengatakan bahwa pembagian raskin di tempatnya tinggal tidak tapat sasaran.

"Kalau disini banyak warga mampu yang justru antusias untuk membeli raskin, ketimbang warga miskin seperti saya yang hanya bisa gigit jari melihatnya," kata Wati.

Wanita yang juga janda tua itu mengatakan, kalau ketua RT di kampungnya terkesan pilih kasih jika ingin membagiakan bantuan dari pemerintah termasuk raskin.

"RT disini pilih kasih kalau mau membagikan bantuan dari pemerintah yang melalaui kelurahan, hanya orang-orang yang dekat dengan dia saja yang mendapatkan bantuan tersebut," kata Wati lagi.

Wati mengharapkan, agar pemerintah mau turun tangan langsung terkait dengan semua program bantuan yang akan dilakukan, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan oleh oknum. (laporan panji al husen/ant)