Sentani, 26/5 (SIGAP) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura, Papua, melakukan pendataan ternak sapi perah dan kerbau di daerah itu dalam rangka mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014.

Kepala BPS Kabupaten Jayapura Fadjri Amora,SE di Sentani, Kamis (26/5) mengatakan, program pendataan pendataan ternak sapi dan kerbau itu merupakan program nasional yang kemudian dilanjutkan di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk Jayapura.

"Jika data dasar tersebut telah diperoleh tentunya akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan selanjutnya dalam PSDSK, khususnya yang menyangkut keberlanjutan program sampai 2014," katanya.

Dirinya mengatakan, pendataan yang dilakukan 1-30 Juni 2011 bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak ternak sapi dan kerbau di daerah ini dengan metode sensus, sehingga hasil yang diharapkan didapatkannya data populasi dasar untuk ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011.

Dikatakan, untuk melaksanakan pendataan tersebut akan diterjunkan sebanyak 160 orang petugas yang telah direkrut oleh pihak distrik yang ada didaerah itu.

Para petugas sensus ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Tengah oleh instruktur.

Cakupan pendataan meliputi pemelihara ternak sapi yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan besar yang berbadan hukum, dengan tujuan untuk usaha, perdagangan dan lainnya.

Dirinya menyatakan, data yang dikumpulkan mencakup nama dan alamat rumah tangga pemelihara ternak, pedagang dan perusahaan ternak dengan metode pendataan langsung dan penyisiran.

Kemudian jumlah ternak menurut jenis kelamin, umur dan rumpun, serta cara pemeliharaan, status kepemilikan ternak, mutasi ternak dan insenminasi buatan.

"Latar belakang pendataan ternak sapi dan kerbau 2011 dilakukan dalam rangka PSDSK 2014, sehingga membutuhkan data yang akurat tentang populasi dasar sapi dan kerbau yang selama ini diragukan oleh berbagai pihak," ujarnya.

Karena pendataan selama ini dilakukan hanya didasarkan pada registrasi atau pelaporan dari tingkat kabupaten sehingga lebih banyak bersifat estimasi, jelasnya. (laporan roesman/ant)