Sukabumi, 23/5 (SIGAP) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memperketat pengawasan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, dan lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Ferry A Furqon, di Sukabumi, Senin (23/5) mengatakan, pengawasan ini dilakukan karena bencana dapat terjadi kapan pun dan tidak bisa diprediksikan. "Oleh karena itu, kami memperketat pengawasan," katanya.

Ferry mengungkapkan, hampir seluruh daerah di Kabupaten Sukabumi rawan terjadi bencana khususnya banjir dan tanah longsor.

Apalagi curah hujan tinggi, dan turun setiap hari, sehingga berpotensi terjadi bencana seperti longsor di Kampung Sirnagalih, Desa Sudajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, beberapa minggu lalu.

"Kami tidak ingin kejadian yang menewaskan dua warga tersebut terulang kembali. Oleh karena itu, kami menugaskan satuan pelaksana penanggulangan bencana (Satlak PB) yang di daerah untuk selalu waspada," katanya.

Selain itu, pihaknya juga memetakan daerah yang masuk pada zona merah atau daerah yang sering dilanda bencana. Untuk di kabupaten terdapat 15 kecamatan dari 47 kecamatan yang rawan longsor dan seluruh kecamatan rawan banjir.

Untuk penanggulangannya saat ini pihaknya memasang bronjong di daerah tersebut dan memasang papan himbauan agar masyarakat sekitar selalu waspada. Bahkan menurutnya, warga yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mengungsi sementara.

"Memang penanggulangan bencana yang kami lakukan belum maksimal, tetapi kami akan terus melakukan pengawasan, pemantauan dan penanggulangan agar jika terjadi bencana tidak ada korban lagi," tutur Perry.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Ahmad Jajuli mengatakan, pemerintah akan segera melakukan relokasi kepada warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti yang dilakukan kepada warga Kadudampit yang direlokasi karena mereka tinggal di daerah rawan longsor. "Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan titik relokasinya," kata Jajuli.

Dirinya menambahkan, selain itu pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap warga karena tidak semua warga akan menyetujui direlokasi dengan alasan mata pencaharian dan tidak memiliki biaya.

"Ini yang perlu kami lakukan sehingga pada saat relokasi semua warga bisa menyetujui dan mengerti akan pentingnya relokasi," tambahnya. (laporan roesman/ant)