Denpasar, 20/5 (SIGAP) - Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan pelayanan RSUD di Tanah Air saat ini belum maksimal.

"Penyebabnya karena banyak RSUD yang tidak independen dan sangat tergantung dengan pemerintah setempat," kata Kuntjoro di Sanur, Kota Denpasar, Kamis (19/5).

Pada acara Rakernas Arsada itu, Kuntjoro mengatakan, sesuai dengan amanat UU No 44 tentang RSUD, bahwa rumah sakit tersebut harus menerapkan pola pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD).

"Seharusnya, pendapatan RSUD tidak perlu lagi disetorkan ke daerah, tetapi hanya mengetahui saja laporannya. Ini untuk mencegah praktek bisnis pelayanan kepada masyarakat terutama warga miskin yang memerlukan pelayanan optimal," ucapnya.

Dirinya mengatakan, fakta yang terjadi selama ini adalah seluruh pendapatan disetor ke kas daerah, sementara pola pelayanan di RSUD sama sekali tidak menjadi fokus perhatian dari pemerintah setempat.

Akibatnya, kata Kuntjoro, banyak RSUD yang mencari keuntungan sehingga banyak rakyat miskin, sekali pun sudah dibiayai dana Jamkesmas atau berbagai asuransi kesehatan lainnya tidak terlayani dengan baik.

"Seharusnya pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai pengobatan dan penyembuhan warga miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membayarnya," ucapnya.

Dirinya berharap, RSUD harus diberi kewenangan penuh untuk mengolah sendiri pendapatannya. Sedangkan kekhawatiran terhadap rakyat miskin yang berobat sebenarnya sudah dijamin pemerintah.

"Jadi, RSUD tinggal mengklaim seluruh pembiayaan kepada pemerintah setempat," kata Kuntjoro.

Menurutnya, adanya diskriminasi pelayanan bagi warga miskin hampir terjadi di seluruh RSUD, terutama bagi warga miskin kelas tiga. Namun sejalan dengan sedang diprosesnya RSUD menjadi BLUD keluhan tersebut sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Dikatakan, dari 521 RSUD, baru 47 persen yang sudah terakreditasi untuk menjadi BLUD. Sisanya masih dalam proses sampai saat ini. Selama proses ini berjalan, sudah pasti diskriminasi terhadap warga miskin tetap ada.

"Kami terus lakukan pengecekan. Karena yang menjadi masalah adalah komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana adanya. Banyak RSUD yang tidak memiliki perangkat hubungan masyarakat (humas)," katanya. (laporan panji al husen/ant)