Boyolali, 13/5 (SIGAP) - Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah siap membenahi data keluarga miskin prasejahtera terkait adanya temuan banyak data yang tidak valid.

"Kita tidak saling lempar tanggung jawab, tetapi adanya masukan data tidak valid itu segera akan dibenahi," kata Asisten III Sekretariat Kabupaten Boyolali Syamsudin, di Boyolali, Kamis (13/5).

Menurut Syamsudin, Pemkab justru mengharap data terbuka yang artinya bagi penduduk yang merasa tidak sudah mampu dan masih masuk data warga miskin dapat mengklarifikasi ke instansi terkait.

Sehingga, kata Syamsudin, Pemkab ke depan dapat melakukan klarifikasi dengan cara pendataan ulang agar nama-nama yang sudah meninggal dunia sekarang masih tercantum dapat dilaporkan.

Menurutnya, data yang akan dibenahi tersebut merupakan yang digunakan sebagai acuan penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Data tersebut, kata Syamsudin, dapat dipertanggungjawabkan, seperti anggota TNI, PNS, anggota DPRD, dan perangkat desa masuk dana dapat dicoret dari keluarga miskin.

Menyinggung adanya kesalahan pendataan keluarga miskin di Boyolali, kata dia, data yang masuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) masih divalidasi. Data itu, kemudian ditetapkan menjadi data resmi pemkab.

Meskipun, kata Syamsudin, sudah dilakukan validasi, tetapi sifatnya masih terbuka. Sehingga, jika ada kesalahan dalam validasi data tersebut dapat diperbaiki.

Sementara DPRD Boyolali mendesak satuan kerja terkait untuk melakukan pendataan ulang bagi penduduk miskin pra sejahtera, karena data 2010 yang digunakan dinilai tidak valid.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Agus Wiyono, pihaknya minta kepada satker jangan saling lempar tanggung jawab, terkait data penduduk miskin di Boyolali yang kurang valid.

Menurut Agus, akibat data yang kurang valid tersebut, banyak penyaluran bantuan melalui program pemerintah seperti Jamkesmas, Jamkesda, dan Raskin menjadi salah sasaran.

Dirinya misalnya, sebagai anggota DPRD di Boyolali namanya tercantum sebagai keluarga sejahtera satu, atau keluarga ini yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder.

Bahkan, seorang pegawai negeri sipil, pesiunan TNI, dan warga sudah meninggal dunia juga masih terdaftar namnya masuh keluarga pra sejahtera.

Oleh karena itu, pihaknya langsung melakukan klarifikasi ke instansi, terkait untuk melakukan pendataan ulang agar data menjadi valid. (laporan roesman/ant)