Manado, 11/5 (SIGAP) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam kunjungannya ke pulau terluar Miangas, Sulawesi Utara, 7-10 Mei 2011 mengatakan, kawasan perbatasan memang banyak masalah dan harus dibenahi.

"Kawasan perbatasan merupakan wilayah terdepan yang masih menghadapi permasalahan kompleks. Ini harus ditangani secara optimal sehingga tidak terjadi kesenjangan," kata Mendagri yang dikutip langsung Kabag Humas Pemprov Sulut, Christian Sumampow yang mendampinginya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud belum lama ini, Selasa (10/5).

Berbagai masalah yang didapati di beberapa pulau terluar di Sulut, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesbilitas transportasi dan komunikasi merupakan alasan utama kenapa pemerintah perlu menaruh perhatian lebih khusus untuk wilayah perbatasan.

Banyaknya masalah itu tentunya berimbas pada tingkat kesejahteraan rakyat, dan mereka banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sabang dan Merauke serta Pulau Rote telah saya kunjungi. Dan kemudian saya menginjakkan kaki di Pulau Miangas, maka lengkaplah saya sebagai Mendagri," katanya.

Selaku Mendagri pertama yang menginjakkan kaki di Miangas, Fauzi mengaku bangga dan sangat senang dengan kunjungan kerja tersebut. Mendagri didampingi Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil serta beberapa pejabat eselon I di kementerian tersebut.

Walau banyak ketertinggalan di Pulau Miangas, namun Mendagri mengaku senang dengan sambutan warga, terutama dengan keramahan yang diberikannya. Sehingga ini akan diceritakan kepada pejabat lainnya agar mereka juga tergerak untuk berkunjung ke Miangas.

Pada kunjungan kerja di Miangas, Mendagri juga mengadakan peletakan batu pertama pembangunan talud dan proyek air bersih, pemasangan prasasti dan peresmian tanki bahan bakar minyak.

Peresmian gedung pertemuan, penyerahan bantuan PNPM kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang diterima langsung oleh Camat Miangas dengan total bantuan Rp2,7 miliar, dan penyerahan akte kelahiran.

Selain itu, Mendagri juga melakukan dialog dengan warga Miangas yang antara lain mempertanyakan mengenai kejelasan pembebasan lahan bandara udara Miangas yang direncanakan akan mulai dibangun awal tahun 2012 mendatang. (laporan roesman/ant)