Jayapura, 9/5 (SIGAP) - Kepala Sub-Dolog Manokwari, Provinsi Papua Barat, Junaedi, SE di Jayapura, Minggu (9/5) mengatakan, lebih dari 42.000 warga yang dikategorikan dalam taraf kehidupan ekonomi lemah telah menerima beras untuk keluarga miskin guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Menurut Junaedi, data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) Manokwari, tahun 2011 tercatat 42.415 kepala keluarga (KK) warga Papua Barat yang dikategorikan hidup miskin. Mereka inilah, yang telah mendapat distribusi beras murah untuk keluarga miskin.

Ribuan warga penerima Raskin itu tersebar di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama dan sebagian distrik (kecamatan) di Kabupaten Tambrauw yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong tahun 2008.

Dirinya mengaku, pihaknya telah menyalurkan beras untuk keluarga miskin sebanyak 636 ton, di mana setiap KK menerima 15 kg dengan harga Rp1.600/kg.

Ribuan warga penerima Raskin itu tersebar di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Wondama dan sebagian distrik di Kabupaten Tambrauw yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong tahun 2008.

Penyaluran Raskin selain Kabupaten Teluk Wondama yang diangkut dengan kapal laut, kebutuhan dari sebagian Kabupaten Tambrauw diangkut dengan transportasi darat karena pemerintah telah membuka jalan tembus ke daerah Kepala Burung.

Dikatakan, jumlah raskin di wilayah Sub-Dolog Manokwari sedikit karena sebagian besar penduduk mengonsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, apalagi sagu yang menjadi makanan pokok dengan hamparan yang sangat luas.

Menjawab pertanyaan, Junaedi mengaku, jumlah persediaan beras di gudang Sub-Dolog Manokwari sebanyak 159 ton bertahan sejak Maret hingga akhir Mei ini dan saat ini sedang dibongkar lagi beras sebanyak 2.000 ton dari kapal KM Kisi Mas, sehingga kebutuhan pangan jenis beras di Manokwari dan sekitarnya aman.

Sedangkan jatah beras bagi pegawai negeri sipil (PNS), lanjut dia, disalurkan melalui PT. Tunas Papua, sebuah anak perusahaan dari PD.Irian Bhakti Manokwari.

Hanya, katanya, masih ada instansi pemerintah yang mempunyai tunggakan beras PNS di Sub-Dolog Manokwari.

"Memang ada tunggakan jatah PNS di Dolog ini, tetapi sebelum tutup tahun anggaran 2011, bendahara masing-masing instansi pemerintah melunasinya," kata Junaedi. (laporan budi/ant)