Lebak, 8/5 (SIGAP) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mempertanyakan program jaminan persalinan karena hingga kini belum ada realisasi dari Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, H Maman Sukirman di Rangkasbitung, Sabtu (7/5) mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi pelayanan gratis melalui program jaminan persalinan (jampersal) kepada masyarakat khususnya ibu hamil.

Maman mengatakan, pihaknya sangat mendesak program tersebut segera dilaksanakan karena banyak ibu-ibu hamil mempertanyakan pelayanan gratis melalui jampersal.

Sebab petugas Puskesmas di Kabupaten Lebak tak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada ibu hamil untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Namun, kata dia, program jampersal belum juga diluncurkan sehingga ibu-ibu hamil mempertanyakan kepada petugas Puskesmas.

"Kami merasa bingung jika program tersebut tidak segera direalisasikan," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan menugaskan Sekretaris Dinas Kesehatan setempat untuk mendatangi Kementerian Kesehatan di Jakarta.

"Kami berharap program jampersal bisa dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga kami merasa lega dapat membantu persalinan dengan gratis itu," ujarnya.

Menurut Maman, pihaknya belum mengetahui secara pasti pelayanan gratis program jampersal tersebut karena belum ada petunjuk dari Kementerian Kesehatan.

Apakah nantinya bekerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Persalinan, dan Klinik Pengobatan.

"Kalau sudah ada kepastian kerja sama tentu akan memudahkan untuk mengklaim pembayaran biaya persalinan ibu hamil," katanya.

Maemunah (30), seorang ibu hamil warga Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya menyambut positif program jampersal tersebut karena bisa membantu warga miskin.

"Saya sangat mendambakan program persalinan gratis itu, terlebih suami saya sebagai tukang ojeg dengan pendapatan pas-pasan," katanya.

Maemunah mengaku dirinya tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) maupun jaminan kesehatan daerah (jamkesda), padahal dirinya masuk kategori miskin.

"Saya sangat berharap program jampersal segera direalisasikan karena saya tidak memiliki biaya persalinan," ujarnya.(laporan roesman/ant)