Garut, 4/5 (SIGAP) - Ratusan warga Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, korban gempa Tasikmalaya, berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat, Selasa (3/5), mengeluhkan dana bantuan gempa yang dinilai terjadi salah sasaran.

Aksi unjuk rasa yang sebagian besar digelar kaum perempuan ibu rumah tangga, dalam orasinya berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat menjelaskan tentang penyaluran bantuan dana gempa yang dinilai tidak transparan.

Salah seorang warga Desa Mangku Rakyat, Kecamatan Cilawu, yang ikut unjuk rasa, Imah Nurohmah (46), mengatakan bantuan dana perbaikan rumah yang rusak akibat gempa terdapat keganjalan seperti tidak sesuai jumlah besaran dana yang seharusnya diterima.

Menurutnya, warga yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah bagi korban gempa, diketahui ada warga yang menerima tetapi rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan.

Sedangkan warga korban gempa lainnya, diterangkan Imah mengalami rusak berat tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah tahap pertama maupun kedua dari pemerintah.

"Meskipun ada yang menerima bantuan jumlahnya sedikit, dibandingkan rumah yang rusak ringan menerima bantuannya lebih besar," katanya.

Korban gempa lainnya, Dendi Wahyudi (33) berharap pemerintah daerah dapat membantu menyelesaikan masalah penyaluran dana gempa agar tepat sasaran.

Selain masalah tidak menerima bantuan gempa sebagaimana mestinya, kata Dendi, ada warga yang menerima bantuan gempa tetapi dipotong sebesar Rp2 juta dari dana yang diterima untuk rumah rusak berat sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp10 juta.

"Kalau pun ada yang menerima dana bantuan itu juga dipotong Rp2 juta, makanya kami mengadukan masalah ini ke Bapak Bupati agar warga jelas tidak kepikiran terus," katanya.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Zatzat Munajat, mengungkapkan perasaannya kaget dengan adanya keluhan korban gempa yang menerima bantuan dana tidak sesuai dengan kategori kerusakan.

Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Cilawu korban gempa itu, kata Zatzat secepatnya akan melakukan pengkajian ulang dengan menggelar rapat bersama pihak terkait termasuk Bupati.

"Permasalahan yang dialami warga korban gempa ini memang bisa terjadi karena adanya ketidak sesuaian data jumlah penerima bantuan gempa antara pusat dengan lapangan," katanya. (laporan panji al husen/ant)