Modus Berikan Bantuan dan Bagi-bagi Uang

Jakarta, 15/6 (sigap) – Masa Kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) berakhir Selasa (15/6) besok. Tiga hari masa tenang menjelang pencoblosan yang jatuh pada tanggal 19 Juni, sangat rawan terjadi serangan fajar.

Indikasi bakal maraknya serangan fajar ini sudah tecium oleh Panwas Pilkada Provinsi Jambi. Ketua Panwas Pilkada Provinsi, Salahuddin, mengaku sudah banyak menerima laporan dan masukan secara lisan dari berbagai pihak, terkait kegiatan yang terindikasi serangan fajar. “Kita diminta lebih intensif melakukan pengawasan. Makanya kita merespon atas masukan itu, dan meminta semua daerah lebih ekstra lagi melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Menurut Salahuddin, informasi yang diterima tersebut sebagai bahan masukan pada pemilu sebelumnya. “Sudah kita sampaikan kepada seluruh panwas semua daerah, termasuk semua pasangan kandidat untuk bekerja sama saling melakukan pengawasan,” katanya.

Salahuddin mengatakan, banyak modus serangan fajar tersebut. Salah satunya memberikan uang kepada semua pemilih. “Penyebaran uang ini dilakukan pada lokasi tertentu. Seperti rumah-rumah yang banyak kos-kosan. Ini jelas termasuk politik uang,” jelasnya.

Modus lainnya, memberikan bantuan ke masjid, ibu-ibu majelis taklim, anak yatim, anak jalanan dan sebagainya. “Ini merupakan potensi serangan fajar. Karena bantuan itu diberikan pada saat momen mendekati pencoblosan,” sebutnya.

“Kami melihat bantuan itu termasuk politik uang. Karena pada prinsipnya untuk mengajak pemilih untuk memilih salah satu pasangan kandidat,” sambungnya.

Disamping itu, Panwas juga melihat semua kandidat berasal dari kepala daerah (bupati, red). Mereka juga melihat adanya kemungkinan kegiatan terselubung dengan modus mengeluarkan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD). “Ini bisa saja terjadi pada salah satu daerah, mengingatkan kandidat berasal dari bupati. Program TKD ini bisa dimanfaatkan pada saat pemungutan suara. Tunjangan itu berlaku untuk PNS dan tenaga honorer. Ini akan kita cermati dan menjadi perhatian serius kita,” terangnya.

Melalui strategi satu pengawas satu laporan, Salahuddin menginstruksikan Panwas di kabupaten/kota lebih pro aktif melihat dan mencermati apa yang dilakukan kandidat dan tim suksesnya pada saat masa tenang. “Panwas kita diminta pro aktif,” sebutnya.

Berdasarkan pengalaman pada beberapa pilkada sebelumnya, serangan fajar biasanya dilakukan pada H-1 pencoblosan. Dan biasanya dilakukan pada tengah malam hingga waktu subuh. Yang diberikan kepada pemilih pun beragam. Selain uang, juga berupa barang-barang, seperti sembako atau kain sarung disertai amplop yang diisi stiker pasangan kandidat. ‘’Serangan’’ ini dilakukan pada titik-titik daerah khusus.

Serangan fajar juga bisa melibatkan petugas atau perangkat RT. Mereka mencatat nama-nama  warganya yang menjadi target untuk dilakukan serangan fajar. Nama-nama itu biasanya yang belum menetukan dukungan, atau suara ngambang dan atau ragu-ragu.

Anggota KPUD Provinsi Jambi Pahmi Sy  juga tidak menampik bakal marak terjadi praktik serangan fajar pada pemilukada kali ini.  Menurut dia, serangan fajar sangat tidak boleh dilakukan, karena itu merupakan salah satu indikasi politik uang. “Makanya, dia meminta panwas juga lebih agresif melakukan pengawasan, terutama pada masa tenang,” katanya.

“Yang jelas serangan fajar itu bakal ada terjadi. Dan itu merupakan tindak pidana pemilu. Silahkan Panwas nanti meneruskan jika ada laporan atau temuan ke pihak kepolisian. Kita berharap hingga masa pelantikan kandidat terpilih, proses Pilkada Jambi berjalan aman dan sukses,” katanya.

Sama Dengan Berjudi
Sementara itu, Pengamat Politik dari IAIN STS Jambi As’ad Isma, mengatakan ada beberapa alasan money politic (politik uang) di tingkat pilgub kurang efektif. Pertama, pemberian dana sering salah sasaran. Apalagi, ada empat cagub yang bersaing. Para cagub tentu tidak bisa memastikan apakah orang yang diberikan uang merupakan orang yang mau “dibeli”.

“Bisa saja salah kasih. Malah kasih tim lawan dan dilaporkan. Beda kalau pertarungan head to head, bisa efektif,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.

Alasan kedua, kata dia, luas wilayah yang akan diberikan cukup besar. Sehingga butuh tim yang tangguh untuk menggarap pemilih  yang suaranya mengambang tersebut. Lalu, alasan ketiga, tidak ada jaminan warga yang mendapatkan uang akan memilih cagub tersebut. “Lihat saja di kampanye. Hampir sebagian besar yang hadir merupakan orang yang sama. Mereka datang karena dimobilisasi dan dibayar. Mengharapkan kaos dan uang transpor,” katanya, mencontohkan.

Disamping itu, menurut As’ad, butuh anggaran yang besar untuk melakukan praktik tersebut. Jika mata pilih sebanyak 2 juta orang, dengan perhitungan partispasi mata pilih sekitar 80 persen, berarti mata pilih ada 1,6 juta.  Untuk mengambil 300 ribu saja, dibutuhkan anggaran Rp 300 ribu. Jika separuhnya dibutuhkan Rp 80 miliar. “Apakah ada cagub yang mau berjudi untuk membuang uang sebanyak itu tanpa ada jaminan bisa terpilih,” katanya.

Karena itu, dia menilai, money politic hanya efektif pada pilkada dalam ruang lingkup kecil. Seperti pilbup dengan jumlah penduduk sekitar 150 ribuan. “Kalau separuhnya baru Rp 7,5 miliar anggarannya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Unja, Dasril Radjab. “Money politic bisa saja ada. Namun kurang efektif,” katanya. Karena efektivitas pemberian politik uang hanya berlaku bagi pemilih marjinal. Yakni pemilih yang menganggap pilgub tidak penting, siapapun cagub yang terpilih.

Belum lagi, cagub ada empat pasangan dan saling menjaga. Jika ini dilakukan akan rawan untuk dilaporkan. Luas wilayah yang harus disisir juga jadi kendala. Soal waktu, biasanya tim tidak lagi memilih hari H. “Biasanya sepekan menjelang pencoblosan sudah mulai,” katanya.

Menurut Dasril, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung calon tertentu. Apalagi semua kandidat merupakan bupati. “Belum lagi intimidasi dalam memilih,” pungkasnya.

Ketua DPRD jambi Efendi Hatta, yang juga sekaligus ketua tim sukses yang diusung oleh Partai Demokrat ketika dihubungi melalui telepon pagi ini menghimbau kepada KPU, masyarakat, para tokoh untuk melaksanakan pemilukada ini dengan jujur dan adil, menjaga jangan terjadi konflik yang mengakibatkan masyarakat terpecah pecah, sebagaimana pemilukada sebelumnya berjalan dengan aman, penggunaan mpney politic akan merusak tatanan demokrasi, mental masyarakat, diharapkan masyarakat memilih sesuai dengan yang menjadi pilihan dan hati nurani.(laporan Basroni Kiran)