Pontianak, 30/4 (SIGAP) - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita menyatakan, anggaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 sebesar Rp40,1 miliar.

Menurut Rosita, anggaran sebesar itu termasuk untuk jaminan persalinan (Jampersal). "Nanti kalau ada sisa maka disetor lagi ke kas negara," kata Ratna Rosita di Pontianak, Jumat (29/4).

Dirinya menjelaskan, program Jampersal bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta untuk meningkatkan partisipasi dalam Keluarga Berencana (KB).

"Program Jampersal program baru Kemenkes tahun 2011 untuk menjamin pembiayaan bagi ibu yang melahirkan yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas," ujarnya.

Rosita mengatakan, sudah bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan tahun 2011 tidak ada penggolongan untuk berapa jumlah maksimal anak, nanti pada tahun 2012 baru ada maksimal 2 anak.

Program Jampersal menanggung biaya persalinan normal sebesar Rp420 ribu dan persalinan tidak normal seperti rujukan ke rumah sakit sebesar Rp1,3 juta, katanya.

Rosita berharap, kalau ada kekurangan bagi ibu yang melahirkan dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Dia mencontohkan daerah Jawa Barat (Jabar) yang mengalokasikan dana sebesar 7,8 persen dari APBD setempat untuk Jampersal.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Kalbar telah merangkul 50 bidan swasta untuk menyalurkan dan melayani ibu melahirkan pada program jaminan persalinan di kota itu.

"Dirangkulnya bidan praktik swasta karena sumber daya manusia tenaga kesehatan yang ada belum cukup dan khawatir tidak bisa menangani ibu yang akan melahirkan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Multi Junto Bhatarendro.

Meski pun di Kota Pontianak jumlah tenaga kesehatan banyak dan dua rumah sakit, yakni Yarsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak serta empat Puskesmas, di antaranya Kampung Dalam, Saigon, Alianyang dan Siantan Hulu yang telah ditunjuk, namun masih perlu dukungan dari bidan swasta agar program Jampersal sukses, ujarnya.

Menurutnya, tanpa adanya dukungan dari bidan swasta sulit program Jampersal di Pontianak berjalan sukses sesuai keinginan bersama.

Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak angka kelahiran sekitar 13 ribu/tahun dan 1.100 kelahiran/bulan. "Meski pun angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Pontianak terendah di kabupaten/kota provinsi Kalbar tetapi masih perlu dukungan semua pihak dalam menekan jumlah itu," ujarnya.

Provinsi Kalbar tahun 2011 mendapat anggaran sekitar 19,1 miliar untuk 14 kabupaten/kota di provinsi itu. (laporan roesman/ant)