Jakarta, 28/4 (SIGAP) - Kementerian Pekerjaan Umum mendukung upaya sejumlah perusahaan yang berinisiatif untuk melakukan peningkatan dan perbaikan jalan negara Ciawi - Sukabumi yang kondisinya dianggap sudah tidak layak.

"Bisa saja mereka (perusahaan-perusahaan) itu ikut ambil bagian asalkan jelas bagian-bagiannya," kata Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko saat dihubungi, Rabu (28/4).

Kondisi jalan arteri Ciawi - Sukabumi dalam beberapa tahun belakangan ini selalu diwarnai kemacetan disebabkan kapasitas jalan sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang melewati koridor tersebut.

Sejumlah perusahaan yang dipelopori PT Tirta Investama melakukan inisiatif untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan Ciawi - Sukabumi. Aktifitas perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Agoes mengatakan, Kementerian PU telah memprogramkan penanganan ruas jalan Ciawi- Sukabumi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di koridor Ciawi - Sukabumi, dan selatan Jawa Barat.

"Kita sudah ada kontrak pekerjaan penanganan jalan Ciawi - Sukabumi, nanti tinggal menginstruksikan Kepala Satuan Kerjanya untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan,"kata Agoes.

Hal ini juga dibenarkan Direktur Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Winarno yang mengatakan, kontrak untuk perbaikan dan peningkatan jalan Ciawi - Sukabumi sudah ada, sehingga tinggal mempercepat pelaksanaannya.

Terkait dengan rencana badan usaha swasta membantu pemerintah untuk memperbaiki jalan Ciawi - Sukabumi, Winarno mengatakan, hal ini bisa saja dilaksanakan tinggal perusahaan-perusahaan itu menghubungi Kepala Satker Jalan Ciawi - Sukabumi.

Sebelumnya Sekjen Kementerian PU dalam sambutannya pada acara Munas asosiasi di bawah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengatakan, badan usaha swasta lainnya diharapkan dapat ikut aktif seperti yang dilakukan PT Tirta Investama.

Bahkan, kata Agoes, Presiden pada sejumlah pertemuan dengan kalangan usaha BUMN dan swasta di Bogor dan Bandung, telah mengajak mereka agar dapat turut berperan dalam pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah telah memiliki pola kerja sama pemerintah dan swasta atau dikenal sebagai public private partnership (PPP) sehingga badan usaha dapat ikut dilibatkan dalam pembangunan infrastrukur," ujarnya.

Berdasarkan pola tersebut dimungkinkan bagi badan usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Hal itu karena, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak berkelanjutan (multiplier effect) terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Seperti diketahui, belanja sektor konstruksi dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

Pada 2008 nilainya mencapai Rp420 triliun, sementara pada 2009 naik Rp550 triliun. Sedangkan pada 2010 sudah di atas Rp600 triliun. Lantas, hingga kuartal I 2011 sudah mencapai Rp310 triliun lebih. (laporan roesman/ant)

"Belanja sektor konstruksi ini tidak seluruhnya dari dana pemerintah, sebagian besar didapat dari badan usaha (BUMN dan swasta)," tuturnya. (laporan budi/ant)