Bengkulu, 24/4 (SIGAP) - Provinsi Bengkulu mendapat bantuan dana sebesar Rp160 miliar dari Bank Dunia untuk mendukung pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan 2011.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bengkulu Drs Husni Hasanudin, Minggu (24/4) mengatakan, dana sebesar itu termasuk untuk gaji fasilitator dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dirinya menjelaskan, dana bantuan sebesar Rp160 miliar itu untuk membiayai kegiatan rutin dan gaji fasilitator selama enam bulan dan biaya pelatihan pemberdayaan masyarakat serta penambahan pembiayaan item kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam program PNPM Mandiri sebesar Rp44 miliar.

"Setelah kucuran dana tahap pertama sebesar Rp116 miliar untuk program pokok PNPM Mandiri, kami juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp11 miliar untuk empat kabupaten yaitu Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur," ujarnya.

Tambahan dana Rp11 miliar itu untuk membayar konsultan dan fasilitator selama enam bulan, dan membiayai pelatihan pemberdayaan serta penambahan item kegiatan lainnya.

Menurut Husni, dana kegiatan sebesar Rp116 miliar pada 2011, lebih kecil dibanding 2010 sebesar Rp153 miliar karena tahun sebelumnya masih masuk dalam paket rehabiliasi pascagempa bumi 2007 di Provinsi Bengkulu.

Dana tambahan itu, berawal dari hasil rembuk masyarakat di BKM tingkat desa, kemudian dinaikkan ke kecamatan, diusulkan ke Koordinator Kota dan dilanjutkan ke Konsultan Manajemen Wilayah.

Setelah itu dilanjutkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk diusulkan ke Mendagri dan Menkeu yang langsung disampaikan ke Bank Dunia.

"Dari 1.300 desa dan 112 kecamatan di Provinsi Bengkulu, ada 600 desa dan 53 kecamatan yang sudah mendapatkan program PNPM Mandiri Pedesaan, nantinya seluruh kecamatan di Provinsi Bengkulu akan diajukan untuk mendapakan dana PNPM Mandiri Pedesaan," ujar Husni.

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ir HM Nashsyah mengatakan, mulai 2011 Program PNPM digabung dengan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Provinsi Bengkulu disarankan lebih berkonsentrasi membangun berbagai pasilitas daerah perbatasan untuk memajukan daerah tersebut.

Kondisi desa di wilayah perbatasan khususnya antar-provinsi masih memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Saat ini tim PNPM Pisew sudah melakukan survei di Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan Kabupaten Mukomuko yang berbatasan dengan Sumatera Barat, sedangkan perbatasan Bengkulu-Lubuk Linggau, Sumsel belum dilakukan.

Nashsyah mengharapkan para aparatur dan tim fasilitator tingkat kabupaten dan kecamatan lebih berinovasi dalam menerapkan program ini sehingga pembangunan sarana dan fasilitas desa di perbatasan akan meningkat.

Tim tersebut selalu berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Pekerjaan Umum (PU), Kesehatan, Pendidikan hingga Pertanian karena lembaga tersebut juga mempunyai program pada PNPM Pisew dan sudah berjalan sejak tiga tahun lalu.

Pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan dan jembatan membantu menunjang bidang pertanian, bahkan akan diagendakan untuk mendukung kegiatan perkebunan karena banyak warga menggantungkan hidup pada sektor itu.

"Kami akan mengusulkan agar program ini juga diterapkan pada kabupaten pemekaran, seperti Bengkulu Tengah karena banyak manfaat yang bisa diambil dari program tersebut," kata Nasysah yang juga koordinator PNPM Provinsi Bengkulu. (laporan roesman/ant)