Semarang, 23/4 (SIGAP) - Penyerapan dana program jaminan kesehatan masyarakat dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diragukan bisa terserap optimal, menyusul mekanisme penggunaan yang terlalu rumit.

Koordinator Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat Untuk Transparansi Kebijakan Publik Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Agus Riyanto, di Semarang, Jumat, mengatakan, adanya program jaminan kesehatan masyarakat yang dialokasikan melalui anggaran pemerintah provinsi ini belum banyak diketahui masyarakat.

Selain itu, menurut Agus, mekanisme untuk penggunaan program ini juga dinilai terlalu rumit.

Dirinya mengatakan, masyarakat yang bisa dilayani Jamkesda provinsi ini setidaknya harus memenuhi dua penyelenggaraan pelayanan kesehatan setingkat Pusat Kesehatan masyarakat.

"Kondisi itu menjadi masalah tersendiri bagi warga yang tinggal di daerah yang relatif terpencil," katanya.

Terlebih lagi, kata Agus, tidak terdapat insentif ongkos transportasi bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu perubahan mekanisme penyaluran program ini yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelanggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Dirinya menuturkan, program ini cukup bermanfaat bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat maupun program serupa yang ada di kabupaten/ kota.

Program ini, menurut Agus, telah diujicobakan di lima wilayah, yakni Kota Surakarta, Pekalongan, Kabupaten Tegal, Purbalingga dan Rembang.

"Jika tidak dilakukan perubahan terhadap mekanisme penyalurannya, maka dana jaminan kesehatan ini justru tidak akan bermanfaat," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Muh.Zen mengatakan, evaluasi dan refleksi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program ini.

Pada tahun 2013, kata Muh. Zen, seluruh daerah di Jawa Tengah ditargetkan sudah melaksanakan program jaminan kesehatan daerah yang dibiayai anggaran pemerintah provinsi ini.

"Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan tahun depan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. (laporan roesman/ant)