Jakarta, 19/4 (SIGAP) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri mengeluhkan praktik percaloan yang terjadi saat pengurusan kartu Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

"Kami sudah seringkali menolak ada yang mencari kartu Jamkesda. Setelah kami cek, ternyata dia itu bukan keluarga, hanya orang lain yang tidak mengerti prosedur, tapi janjikan mau membantu," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Adi Laksono di Kediri, Selasa (19/4).

Dirinya mengatakan, praktik percaloan dalam pencarian kartu untuk membantu biaya pengobatan warga miskin itu memang nyata terjadi. Praktik seperti itu sudah sudah terjadi sejak dua tahun terakhir ini.

Dirinya pernah menemukan kasus percaloan tersebut, yakni ada warga yang membutuhkan biaya Rp10 juta, tetapi orang yang memberikan pertolongan itu meminta uang jasa hingga 20 persen.

Alokasi dana Jamkesda di Kabupaten Kediri tahun 2011 ini cukup besar hingga Rp5 miliar dari dana APBD. Nominal itu masih ditambah sekitar Rp2,8 miliar yang ada di pos anggaran instansi lainnya, salah satunya Dinas Sosial.

Nominal itu, katanya, sering tidak cukup untuk membantu warga miskin berobat. Dari laporan Dinas Kesehatan, ternyata klaim yang diajukan ke daerah lebih besar dari anggaran yang disediakan.

Padahal, selain masuk Jamkesda, pemerintah juga sudah memasukkan data warga miskin dalam Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dikelola pusat.

Dirinya menyebut, jumlah warga yang masuk kuota Jamkesmas sekitar 357.600 warga. Sementara, yang mencari kartu Jamkesda tiap hari di Dinas Kesehatan sekitar 20 warga.

Adi Laksono sebenarnya prihatin dengan maraknya praktik percaloan yang mengatasnamakan pengobatan warga miskin itu, karena hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, pihaknya intensif melakukan verifikasi warga yang mengajukan Jamkesda, dengan mengacu pada kemampuan dan ekonomi warga tersebut. "Pada prinsipnya, jangan sampai dana ini salah sasaran," ucapnya.

Sebenarnya, lanjutnya, warga yang mengurus Jamkesda sendiri akan lebih mudah daripada ditolong oleh calo. Selain proses pengurusan surat lebih mudah, karena data sesuai dengan fakta di rumah warga itu sendiri, petugas juga tidak akan kesulitan untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Sayangnya, pihaknya tidak ingin melibatkan polisi dalam praktik percaloan yang terjadi di instansinya. Ia beralasan, lebih aktif menggerakkan petugas di bawah untuk melakukan verifikasi, hingga dapat mencegah praktik seperti itu.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri (bidang kesejahteraan) Dina Kurniawati mengatakan, seharusnya pemerintah lebih tegas lagi saat melakukan verifikasi sehingga mereka yang tidak berhak tidak dapat lolos.

"Petugas di bawah harusnya tidak sembarangan memberikan rekomendasi, jadinya harus seselektif mungkin. Ada penyaringan khusus dari bawah," katanya.