Jakarta, 10/4 (SIGAP) - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengkaji pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang saat ini masih berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik.

"Memang ada permintaan dari pemerintah pusat, agar BPBD terpisah dari instansi lain, dan kita sedang mengkaji untuk membentu badan tersebut," kata Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Minggu (10/4).

Menurut Bupati, Kabupaten Pandeglang memang sudah seharusnya membentuk instansi tersendiri untuk menangani bencana, karena daerah itu cukup rawan terjadi bancana, terutama banjir.

"Kita memang sudah seharusnya membentuk badan tersendiri untuk menangani bencana, tapi pembentukannya harus melalui kajian yang matang dan mendalam," katanya.

Penanganan bencana, yang selama ini di bawah koordinasi Badan Kesebanglinmaspol, kata Bupati, cukup berjalan baik, namun tentu akan lebih bagus lagi jika ditangani oleh instansi tersendiri.

Dirinya juga berharap semua pihak termasuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangai berbagai musibah, agar penanganannya bisa lebih optimal.

"Pemerintah tidak bisa sepenuhnya menanganai musibah, tanpa bantuan dari masyarakat," katanya.

Sembilan kecamatan di Kabupaten Pandeglang yakni Labuan, Panimbang, Sobang, Pagelaran, Patia, Angsana, Sukaresmi, Munjul dan Sidangresmi menjadi langganan banjir.

Wilayah kecamatan yang berada di Pandeglang bagian selatan itu, setiap musim penghujan selalu terendam banjir, akibat meluapnya air dari sungai yang melantiasi daerah itu. (laporan rusman/ant)