Jakarta, 11/6 (Sigap) -  Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, masih banyak infrastruktur pedesaan, terutama jalan poros desa dan lingkungan yang kondisinya memprihatinkan, bahkan ada jalan poros desa yang belum pernah tersentuh pembangunan.

Infrastruktur pedesaan itu, tidak mungkin dibangun dengan mengandalkan anggaran dari APBD setempat yang sengat terbatas. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya rata-rata Rp30 miliar per tahun.

"Kita tidak mungkin dapat memperbaiki atau membangun infrastruktur pedesaan dengan anggaran dari APBD, karena jumlahnya sangat terbatas. Kita mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, di antaranya melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)," kata Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, baru-baru ini.

Kepala Bidang Prasarana dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Mubagyo menjelaskan, saat ini banyak jalan lingkungan di daerah itu yang kondisinya masih tanah.

"Datanya riilnya belum ada tapi memang masih banyak jalan lingkungan di pedesaan yang kondisinya masih tanah," katanya.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus berupaya membangun jalan lingkungan tersebut namun karena keterbatasan anggaran belum bisa seluruhnya di perbaiki. Sebagian jalan itu ada yang telah diaspal dan dikeraskan.

Sudah banyak usulan dari masyarakat yang meminta agar jalan lingkungan yang ada di wilayahnya dapat dibangun. Untuk 2010 saja proposal usulan yang masuk mencapai 161 buah, namun karena keterbatasan anggaran tidak seluruhnya bisa dikabulkan. Alokasi anggaran dari APBD 2010 hanya cukup untuk pembangunan 19 lokasi jalan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, lebih memprioritaskan perbaikan jalan desa/kelurahan karena desa/kelurahan merupakan sarana transportasi barang, orang dan jasa sedangkan jalan lingkungan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan.

Contoh jalan lingkungan, kata dia, misalnya pada satu desa ada sekolah dasar (SD) yang jaraknya sekitar 300 meter dari permukiman, jalan dari permukiman ke sekolah itulah disebut jalan lingkungan.

"Agar tidak becek dan menimbulkan penyakit pada anak-anak sekolah maka jalan lingkungan itu dibangun, jadi memang kaitannya dengan kesehatan bukan dengan transportasi barang, orang ataupun jasa," ujarnya.

Pembangunan jalan lingkungan itu, selama ini selain dibiayai dana dari APBD Kabupaten Pandeglang juga bantuan dari pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan seperti dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dari program nasional pemberdayaan masyarakat infrastruktur pedesaan (PNPM-MP).

Mubagyo mengaku, pada 2006 telah mengusulkan pembangunan jalan lingkungan pada 145 desa/titik pada Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun hingga 2009 baru 43 titik yang telah dibantu.

Pada 2007 pemerintah membantu pembangunan jalan lingkungan pada 11 desa, 2008 sebanyak 20 desa dan 2009 sebanyak 12 desa melalui PNPM-MP dengan nilai bantuan sebesar Rp250 juta per desa.

Kegiatan pembangunannya diserahkan pada masyarakat melalui OPS (organisasi masyarakat setempat) dan dananya langsung ditransfer ke rekening OPS tersebut. Dari total anggaran itu sebesar Rp245 juta untuk fisik dan Rp5 juta operasional.

Yang lebih memprihatinkan, masih ada jalan poros desa di Pandeglang yang sampai sekarang belum pernah tersentuh pembangunan, di antaranya di Desa Curug Kecamatan Cibaliung.

Kepala Desa Curug AmsinS Putera menjelaskan, jalan poros yang menuju ke desanya itu, belum pernah dibangun, walaupun sudah beberapa kali mengusulkan pembangunannya pada pemerintah, namun hingga kini belum ada realisasinya, bahkan rencana pun belum ada.

"Setiap saat saya mendapat keluhan dari warga yang meminta agar jalan itu segera dibangun. Sebagai kepala desa, saya sudah mengajukan pada pemerintah daerah, tapi hingga kini belum ada tanggapan," katanya.

Ia juga menjelaskan, pada musim penghujan seperti sekarang ini, warga Desa Curug terisolasi karena tidak bisa keluar, jadi untuk mencukupi kebutuhan hanya mengandalkan persediaan yang ada di desa itu.

Dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan itu, ada warga desa yang menyatakan bahwa Desa Curug sampai sekarang belum "merdeka" karena belum menikmati pembangunan.

Amsin mengharapkan, pada 2010 Desa Curug dimasukan sebagai daerah penerima bantuan PNPM-MP. Jika anggaran itu ada akan digunakan untuk membangun jalan poros tersebut.

Realisasi PNPM
Kabupaten Pandeglang, sebenarnya setiap tahun mendapat alokasi bantuan PNPM baik mandiri pedesaan, perkotaan maupun sektor lainnya seperti kelautan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Umar Mansyur menjelaskan, pada 2009 daerah itu mendapat jatah PNPM-MP sebesar Rp66,5 miliar, dan hingga saat ini realisasi penyalurannya sudah 100 persen.

Menurut dia, bantuan dana PNPM-MP berasal dari pemerintah pusat dan karena bentuknya proyek maka dimasukan dalam APBD daerah, namun penyalurannya langsung dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang Provinsi Banten ke rekening Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan, kemudian diteruskan ke desa penerima.

Mengenai pemanfaatan bantuan itu, menurut dia, diserahkan pada hasil musyawarah desa namun harus yang menyangkut ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Umar berharap agar bantuan itu dapat digunakan sesuai rencana dan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Para camat dan aparat terkait diminta menyukseskan program itu sehingga benar-benar bermanfaat.

Ia juga menjelaskan, dari 35 kecamatan yang ada di kabupaten itu yang mendapat alokasi PNPM 2009 hanya 31 kecamatan.

"Tahun 2009 hanya 31 kecamatan yang dapat alokasi, kita harapkan untuk 2010 seluruhnya kecamatan dapat bantuan PNPM itu," katanya.

Mengenai alokasi PNPM bagi Pandeglang pada 2010, ia mengaku, belum mengetahuinya karena belum ada pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Dari pantauan lapangan, kegiatan yang dibiayai bantuan PNPM-MP di Kabupaten Pandeglang cukup baik, sebagai contoh yang dilaksanakan di Kecamatan Panimbang.

Di kecamatan itu, sebagian dana bantuan itu digunakan untuk membangun jalan menuju sentra produksi pertanian, sehingga akses ke lokasi itu semakin lancar.

Camat Panimbang Anwari Husnira, menjelaskan total panjang jalan yang dibangun 591 meter. Sebelumnya ini jalan tanah dengan lumpur cukup dalam, sehingga pada musim hujan tidak bisa dilewati kendaraan, bahkan jika hujan turun cukup lama jalan itu terendam air.

Namun kini, jalan tersebut cukup bagus, sebelum dilakukan pengecoran Supena mengaku telah menguruk jalan itu dengan batu ukuran besar sebanyak 59 meter kubik.

"Pembangunan jalan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi jalan yang dilalui ini merupakan akses ekonomi warga baik yang membawa hasil bumi maupun pertanian lainnya," katanya.

Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan PNPM perkotaan, di daerah itu berjalan lancar dan cukup banyak fasilitas umum yang dibangun menggunakan dana bantuan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Aah Wahid Maulany menjelaskan, banyak fasilitas umum yang dibangun melalui kegiatan PNMP perkotaan seperti jalan, drainase dan pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Pemerintah pusat pada 2009 memberikan dana PNPM perkotaan bagi Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2,384 miliar ditambah dana pendamping dari daerah Rp620 juta jadi totalnya Rp3,004 miliar yang disalurkan pada 13 kelurahan di tiga kecamatan.

Dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap, yang pertama telah diberikan sebesar 30 persen, kemudian yang diberikan saat ini 50 persen dan pada akhir tahun dilakukan penyaluran tahap tiga sebesar 20 persen.

Bantuan dana PNPM perkotaan yang disalurkan itu sebenarnya merupakan alokasi 2008, yang terjadi penundaan dalam penyalurannya karena pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bisa menyediakan dana pendamping.

Sedangkan bantuan dana PNPM perkotaan 2009, menurut dia, baru akan diberikan pada 2010, dengan jumlah lebih besari yakni dari APBN sekitar Rp3,890 miliar atau lebih besar dari 2008 yang hanya Rp2,384 miliar.

Penyaluran dana PNPM perkotaan di Kabupaten Pandeglang telah dilakukan sejak 2007 sebesar Rp2 milir yang diberikan pada 12 kelurahan di empat kecamatan yakni Kecamatan Labuan, Cadasari, Cipeucang dan Menes.

Dari 12 kelurahan itu, delapan di antaranya menerima bantuan masing-masing Rp200 juta dan empat lainnya hanya Rp100 juta.

Sedangkan untuk 2008 yang disalurkan pada 2009 diberikan pada 13 kelurahan di tiga kecamatan yakni Labuan, Pandeglang dan Majasari. Dari 13 kelurahan itu 11 di antaranya menerima bantuan masing-masing Rp200 juta dan dua lainnya Rp350 juta.

Sebagai contoh, kegiatan pembangunan yang didanai bantuan PNPM perkotaan di Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang. Dari total anggaran yang diterima sebesar Rp350 juta sebagian telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitasi umum seperti jalan, MCK dan posyandu.

"Kita mendapat alokasi PNPM perkotaan Rp350 juta yang disalurkan tiga tahap, untuk tahap pertama dan kedua telah dimanfaatkan untuk membangun jalan, MCK dann Posyandu," kata Kepala Kelurahan Pandeglang Fiva Zamrano.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pandeglang Agus Priyadi Mustika menjelaskan, pada 2010 daerah itu mendapat bantuan dana dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) kelautan sebesar Rp700 juta.

"Nilai bantuan PNPM kelautan yang kita terima tahun ini lebih kecil dibandingkan 2009 yang mencapai Rp900 juta," katanya ketika konfirmasi di Pandeglang, Ahad lalu.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan guna menunjang aktivitas para nelayan di antaranya pengadaan alat tangkap, dan jalan lingkungan di wilayah permukiman nelayan serta pengembangan perikanan air tawar.

Menurut dia, bantuan tersebut sangat membantu optimaliasi pengelolaan potensi perikanan di daerah itu.

Melihat cukup banyak infrastruktur yang dapat dibangun melalui PNPM itu, maka memang sudah selayaknya pemerintah terus melaksanakan program tersebut, tentunya dengan lebih mengutamakan daerah tertinggal dalam penyalurannya. (laporan wa prasetia/ant)