Jakarta, 27/3 (SIGAP) - Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Masykur, Minggu (27/3) mengatakan, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung dipercepat menjelang kedatangan Wakil Presiden Boediono ke Provinsi Jambi, 1-2 April 2011.

"Hingga sekarang, masih ada 2 daerah yang belum selesai mencairkan dana ini. Dua daerah itu adalah Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh," kata Masykur kepada sejumlah wartawan.

Menurut Masykur, pencairan dana BOS dipercepat untuk daerah yang belum selesai mencairkannya menjelang kedatangan Wapres ke Jambi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan surat peringatan kepada masing-masing Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk segera mencairkan dana BOS.

Batas waktu dalam surat yang dilayangkan itu sampai dengan Jumat (25/3) lalu. Surat peringatan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi.

Masykur mengaku, alasan belum selesainya proses pencairan dana BOS tersebut akibat adanya kendala dari setiap sekolah, seperti masih ada sekolah yang belum menyelesaikan Pengajuan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) sekolah.

Apalagi, katanya, pada tahun 2011 ada perubahan dalam pencairan dana BOS. Jika pada tahun sebelumnya dana BOS tersebut langsung turun ke rekening sekolah, tapi pada tahun 2011 setiap sekolah harus terlebih dahulu menyusun RKA.

Kendala yang dihadapi misalnya, perbedaan dalam penyusunan RKA dengan tahun lalu. Untuk mekanisme pendataan tiga jenis belanja seperti belanja pegawai, barang dan jasa serta modal yang harus dipisahkan lengkap dengan nomor rekeningnya dan nama barangnya.

"Belanja ini juga batasi sesuai dengan peraturan, seperti belanja pegawai itu dibatasi 20 persen," ujarnya.

Menurut Masykur, lambatnya pencairan dana BOS ini dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar sekolah.

Apalagi, katanya, dana itu digunakan untuk operasional masing-masing, selain itu juga terkait persiapan Ujian Akhir Nasional yang tinggal beberapa hari lagi.

SIGAP mencatat, salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. (laporan rusman/ant)