Jakarta, 10/3 (SIGAP)- Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Ade Edwar di Padang, Rabu (10/3) mengatakan, sirine tsunami untuk peringatan dini Sumatera Barat direncanakan dipasang di dalam kontainer, agar bisa terjamin keamanannya jika terjadi bencana alam gempa bumi di wilayah itu.

"Kita sedang pesan kontainer, dan diharapkan akhir bulan ini sudah datang. Sekarang peralatan sistem tsunami yang ada pada pusat pengendali operasi penanggulangan bencana Sumbar memang tidak berfungsi," katanya menambahkan.

Gedung tempat Pusdalop PB Sumbar selama ini, jelasnya, sejak dua pekan terakhir dilakukan perobohan karena masuk tahap rekonstruksi pasca rusak berat akibat gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter pada 2009.

Kini peralatan sistem peringatan dini tsunami itu, berada di gudang Pusdalop Kilometer 7,5 jalan Bypass Padang jalur arah Pelabuhan Teluk Bayur.

Namun demikian, Pusdalop PB Sumbar punya back-up tentang informasi visual mobile yang serba manual dan direncanakan dalam 2 hari ke depan sudah bisa kembali difungsikan.

Memfungsikan sistem peringatan yang serba manual itu, menjelang selesainya pemasangan pada kontainer yang sudah di pesan.

"Kita memperkirakan sirine tsunami yang dengan teknologi cukup bagus itu, bisa difungsikan pada akhir bulan depan," kata kata Manajer Pusdalop PB Sumbar itu.

Jadi, selama proses pembangunan kembali gedung Pusdalop PB Sumbar hingga 2012, maka peralatan sisten peringatan dini tsunami akan berada dilokasi gudang di KM 7,5 Bypass Padang.

"Sesuai rencana masa rekonstruksi gedung pemerintahan selesai pada 2012, maka penempatan sirine tsunami di gudang Pusdalop," katanya.

Sementara itu anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, Nudirman Munir sempat kaget ketika mendapatkan informasi dari wartawan yang hendak meminta tanggapan soal tidak dipasangnya peralatan peringatan dini tsunami di belakang kantor gubernur Sumbar itu.

Anggota DPR Fraksi Golkar asal Sumbar, Nudirman Munir akan minta klarifikasi instansi terkait soal tak difungsikan peralatan peringatan dini tsunami tersebut, katanya menjawab wartawan di Padang (9/3).

Menurut dia, meskipun berlangsung proses peruntuhan bangunan Kantor Pusdalop PB Sumbar, sebetulnya masih bisa dipindahkan ke gedung yang lain sebagai bentuk kesiap siagaan.

Terkait, sia-sia sekali kalau peralatan sirine tsunami tidak difungsikan, andaikan terjadi bencana yang tak diduga dan membutuhkan peringatan dini, bagaimana menginformasikan ke masyarakat banyak.

"Sebenarnya hal ini tidak terjadi, dan sangat disayangkan kenapa bisa demikian. Kita akan pertanyakan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar nantinya," katanya.

Nudirman mengatakan, pihaknya tak ada mendapatkan laporan langsung dari instansi terkait dalam pengelolaan peralatan sirine itu, begitu juga dari pemerintah daerah.

Padahal, ketika digelar pertemuan tim Pengawasan Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) DPR dengan Pemprov Sumbar Selasa (8/3) malam, dalam rangka membahas perkembangan progres rehabalitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Sumbar pasca gempa 2009 lalu.

"Kita menyayangkan Kepala BPBD Sumbar, Harmensyarah tidak menyinggung soal sirine dalam forum pertemuan itu. Jika ada masalah dan kendala yang terjadi, tentu bica dibicarakan bersama-sama," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki permasalahannya kenapa tidak dipasang peralatan sistem peringatan dini.

Penulusuran tengah berlangsung dan pihaknya akan cepatnya mencarikan jalan keluar atau tempat pemasangan peralatan tersebut, sehingga bisa peralatan sistem peringatan dini bisa kembali berfungsi ketika terjadi bencana.

"Kita akan mencari tempat yang tepat selama proses pengerjaan dan pembangunan kembali gedung Pusdalop PB Sumbar. Pihak terkait akan membicarakan waktu cepat agar masalahnya tidak berlanjut," katanya. (laporan rusman/ant)