Jakarta, 8/3 (SIGAP) - Jumlah keluarga miskin di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, hingga Februari 2011 mencapai 35. 148 Kepala Keluarga (KK).

Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Padang, Selasa (8/3) menjelaskan, dari 35.148 KK miskin itu hanya 29. 661 KK yang tersentuh program Raskin reguler, sedang sisanya 5.487 KK perlu mendapatkan kebijakan pemberdayaan Pemerintah Kota Padang.

Menurut Mahyeldi, terhadap 5.487 KK miskin yang tersisa tersebut pihaknya tetap berupaya memberdayakan mereka antara lain melalui program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kredit usaha rakyat.

Mereka juga, katanya, menjadi sasaran program pemberian raskin otonom dan program lainnya.

"Dalam hal ini, Perum Bulog Padang memberi subsidi pembelian raskin otonom dengan harga bebas sama dengan yang diterima masyarakat miskin program regular," katanya.

Sementara itu, Bazda Kota Padang akan menanggung seluruh biaya pembelian Raskin tersebut dan bantuan tersebut akan diberikan pada 2.200 KK miskin di Kota Padang (200 KK per kecamatan) yang belum terdata pada program Raskin regular itu.

Mahyeldi mengatakan, program raskin merupakan salah satu bagian integral dari program perlindungan sosial seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat.

"Program tersebut sekaligus dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan dalam bentuk kebutuhan pangan yakni beras," katanya.

Sementara itu berdasarkan pantaun SIGAP, jumlah keluarga miskin di Palopo masih berkisar 12% dari total penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Palopo, ada 7.983 keluarga yang masih miskin.

Kasi Sosial BPS Palopo Ruben Pabunta, seperti yang dilansir lama fajar.co.id mengatakan, jumlah 12% tersebut masih di bawah angka nasional yang 13%.

Rencananya, data keluarga miskin akan diperbarui pertengahan tahun ini. Meski demikian, BPS tidak berani memprediksi apakah jumlah keluarga miskin bertambah atau sebaliknya.(laporan rusman/ant)