Jakarta, 7/3 (SIGAP) - Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemerintah menyediakan layanan pesan singkat melalui telepon seluler/SMS pengaduan penyimpangan bantuan beras bagi warga miskin di wilayah itu.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, Senin (7/3) menyatakan, itu penting dilakukan agar penyimpangan raskin (bantuan beras bagi warga miskin) di Pamekasan bisa ditekan.

"Kalau ada pengaduan khusus, kami yakin berbagai bentuk penyimpangan bisa terdeteksi," ucap Makmun, menjelaskan.

Selama ini, kata Makmun berbagai bentuk keluhan dari masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan tidak bisa tersampaikan, hanya kalangan tertentu saja yang memang mengerti sistem pelaporan.

Akibatnya, selama hampir satu tahun distribusi raskin yang bermasalah tidak teratasi, dan baru pada akhir tahun laporan penyimpangan raskin banyak yang terdeteksi.

"Kalau nanti ada SMS khusus raskin dan nomornya disosialisasikan kepada masyarakat luas, kami yakin tidak akan ada lagi penyimpangan raskin," kata Makmun.

Bentuk penyimpangan bantuan beras miskin yang dilaporkan ke DPRD Pamekasan selama 2010 yang terjadi di sejumlah desa di Pamekasan, beragam.

Ada yang jumlahnya tidak sesuai ketentuan 15 kilogram, pendistribusian terlambat, bahkan ada warga RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) yang tidak menerima bantuan raskin sama sekali.

Akibatnya lambatnya distribusi raskin tersebut, menyebabkan bantuan raskin ke-13 gagal dilakukan dan hanya terdistribusi di satu wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Galis.

"Kami tidak ingin hal ini terulang lagi pada distribusi raskin pada 2011 ini," kata Makmun, menegaskan.

Sebelumnya, Makmun menginginkan pengawasan distribusi bantuan beras bagi warga miskin (raskin) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas).

Makmun menyatakan, pelibatan Pokmas untuk ikut serta mengawasi distribusi raskin tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan. (laporan rusman/ant)