Jakarta, 6/3 (SIGAP) - Dinas Pendidikan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sampai sekarang belum mencairkan dana bantuan operasional sekolah tingkat SD dan SMP.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Pamekasan Shalah Samlan, di Pamekasan, Minggu (6/3) mengatakan, belum mencairkan dana BOS karena pihaknya masih melengkapi berkas administrasi pencairannya.

"Pada pertengahan pekan ini kemungkinan baru bisa cair, karena berkas administrasi hingga kini belum lengkap," katanya.

Shalah mengemukakan hal ini menanggapi instruksi pemerintah pusat agar masing-masing pemerintah daerah segera mencairkan dana BOS untuk kebutuhan biaya pendidikan para siswa.

Menurutnya, di Pamekasan ada sekitar 650 lebih lembaga pendidikan yang akan menerima dana BOS, terdiri atas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta.

"Jumlah dana untuk lembaga pendidikan sebanyak itu sekitar Rp10 miliar," katanya.

Pencairan dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Menurut Shalah Samlan, jumlah dana sebesar Rp10 miliar untuk 650 lebih lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP itu hanya untuk pencairan tiga bulan pertama. "Untuk tri wulan kedua dan ketiga jumlahnya sama," kata Shalah Samlan menjelaskan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Pamekasan Taufikurrachman mengatakan pada 2011 bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp40 miliar lebih.

Dari jumlah itu sekitar Rp30 miliar diantara khusus untuk biaya operasional pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan sisanya untuk beragam jenis kebutuhan lainnya termasuk bidang pendidikan.

Sebelumnya, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dr Sulistyo mengaku prihatin belum cairnya anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk sejumlah sekolah di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami prihatin karena dari laporan sejumlah pihak sekolah yang kami kunjungi disejumlah tanah air di Indonesia, mereka belum menerima dana BOS untuk pembangunan pendidikan," kata Sulistyo, saat melakukan kunjungan kerja di Sulbar, Selasa (22/2).

Dirinya mengatakan, hingga memasuki bulan Februari 2011, sejumlah sekolah mengeluhkan karena pada umumnya sekolah di tanah air belum menerima dana BOS dari pemerintah daerah setempat sehingga menghambat aktivitas belajar yang ada di sekolah.

SIGAP mencatat, program BOS menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. (laporan rusman/ant)