Jakarta, 5/3 (SIGAP) - Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran Rp5 miliar pada 2011 untuk bantuan keuangan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan kesehatan rakyat miskin dalam bentuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

"Tahun ini ada sebanyak 536 ribu jiwa yang mendapatkan Jamkesda. Mereka adalah orang tidak mampu yang belum termasuk dalam program Jamkesmas," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Drajat di Serang, Sabtu.

Dirinya mengatakan, alokasi anggran Rp5 miliar pada 2011 diberikan langsung ke kas kabupaten/kota sesuai dengan jumlah warga yang memperoleh jaminan kesehatan tersebut.

Anggaran itu diambil dari APBD Banten 2011 yang diberikan kepada delapan kabupaten/kota di Banten.

Sebab, kata Drajat, setengah juta lebih warga miskin (Gakin) di Provinsi Banten atau tepatnya sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan kesehatan dari program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), shingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan "sharing" anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengurangi jumlah warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

"Tahun 2011Pemprov Banten menganggarkan Rp5 miliar untuk program tersebut. Kalaupun nantinya ada kenaikan harga obat dan lainnya, itu menjadi risiko pemerintah daerah sehingga harus menambah anggarannya," kata Drajat.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengantisipasi dengan memiliki stok obat-obatan dalam upaya mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan harga obat.

Program selain Jamkesda adalah dalam bentuk pelayanan langsung dengan membuka posko kesehatan keliling di desa-desa atau daerah tertentu.

"Tetapi selama ini masih berjalan normal seperti biasanya. Sehingga kami tidak terlalu khawatir," kata Drajat.

Menurutnya, jumlah warga miskin di Banten yang sudah tercakup program Jamkesmas yang merupakan program pemerintah pusat sebanyak 2.910.506 jiwa, dari jumlah penduduk Banten saat ini sekitar 10,6 juta jiwa.

Jamkesmas tersebut mencakup seluruh pelayanan kesehatan, pembelian obat-obatan tertentu sampai pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan.

SIGAP mencatat, Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin yang sebelumnya disebut Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).

Program yang dimulai pada tahun 2008 ini dilanjutkan pada tahun 2009 karena pemerintah menganggap Jamkesmas terbukti meningkatkan akses rakyat miskin terhadap layanan kesehatan gratis. Program itu nantinya terintegrasi atau menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberi perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (laporan rusman/ant)